Kompolnas Diminta Tegas, Nasir Djamil Ingatkan Demokrasi Jangan Dikerdilkan

bisnisbandung.com - Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara hukum dan demokrasi dalam menanggapi demonstrasi yang melibatkan berbagai kalangan, termasuk mahasiswa, buruh, dan masyarakat umum.

Menurut Natsir, kebebasan sipil merupakan pilar demokrasi yang tidak boleh dikerdilkan, sementara penegakan hukum harus tetap menjadi prioritas untuk mencegah kerusakan fasilitas publik.

Dalam pandangannya, Kompolnas seharusnya mengambil peran aktif memberikan masukan kepada kepolisian terkait tindakan hukum, memastikan kebijakan dan proses penegakan hukum berjalan transparan dan proporsional.

Baca Juga: Singgung Delpedro, Kompolnas Tegaskan Perbedaan antara Demo dan Pengerusakan

“Jadi Kompolnas itu dalam pandangan saya ya, itu harus bersikap melihat ini semua, memberikan masukan-masukan kepada kepolisian terkait dengan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian,” terangnya dilansir dari youtube CNN Indonesia.

“Jangan sampai kemudian dua sisi mata uang ini saling menikam gitu, atau saling menegasikan. Seperti katakan tadi, itu gara-gara hukum kemudian demokrasi dikebiri,” lanjutnya.

Natsir menyoroti perlunya fokus pada pihak-pihak yang melakukan perusakan, penjarahan, atau tindakan anarkis, termasuk dalang provokator yang memicu kerusuhan, sehingga unjuk rasa tetap dapat berlangsung tertib.

Baca Juga: Tegas! Jangan Ulangi Kesalahan 1998: Pesan Menkeu Purbaya di DPR

Natsir juga menekankan pentingnya memahami konteks ekspresi di media sosial, yang kini menjadi saluran alternatif untuk menyampaikan aspirasi publik.

Menurutnya, penggunaan bahasa dan penyampaian opini harus diperhatikan karena bisa menimbulkan interpretasi berbeda, dan aparat penegak hukum perlu berhati-hati agar tidak menimbulkan kesan kriminalisasi terhadap warga yang menyampaikan pendapat secara sah.

Kasus Delpedro dan Laras menjadi sorotan karena menunjukkan tantangan dalam membedakan antara niat provokatif dan spontanitas ekspresi.

Natsir menilai setiap tindakan individu di media sosial pasti memiliki latar belakang tertentu, sehingga proses hukum harus memperhitungkan konteks tersebut secara cermat.

Natsir Djamil menegaskan bahwa hukum dan demokrasi harus berjalan beriringan. Penegakan hukum yang tegas dan proporsional, disertai pengawasan Kompolnas, diyakini dapat menjaga stabilitas sosial sekaligus memastikan hak kebebasan sipil tidak terabaikan.***

Baca Juga: Viral! Camat Jatiluhur Purwakarta Kabur Saat Tabrak Warga, Sikap Berubah Saat Direkam Video