Nonaktif Lima Anggota DPR Dinilai Tak Cukup, Analis Dorong Pemecatan

Bisnisbandung.com - Lima anggota DPR dari berbagai partai politik dinonaktifkan, yakni Ahmad Satroni dan Nafa Urbach dari Partai NasDem, Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Surya Utama (Uya Kuya) dari Partai Amanat Nasional (PAN), serta Adies Kadir dari Partai Golkar.

Keputusan ini menuai sorotan tajam dari kalangan analis politik. Menurut Agung Baskoro, Analis Politik Trias Politica, langkah nonaktif dianggap belum cukup untuk menjawab kemarahan publik.

Posisi strategis yang masih dimiliki kelima nama tersebut di internal partai justru menimbulkan dilema baru.

Baca Juga: Presiden Buruh Sentil Gaya Hedon Pejabat DPR, Desak Segera Bahas Tiga RUU Penting

Partai politik khawatir kehilangan figur populer dan berpengaruh jika mereka dilepas, namun di sisi lain ada tekanan publik yang menuntut tindakan tegas.

Agung menilai, legitimasi politik para anggota DPR yang bermasalah kini runtuh. Jika tetap dipertahankan di struktur partai, citra partai bisa semakin buruk di mata masyarakat.

Pemecatan dinilai sebagai langkah yang lebih tepat untuk menunjukkan komitmen serius dalam menjaga integritas partai sekaligus DPR.

“Karena publik akan melihat komitmen partai, lewat partainya maupun DPR, berubah atau tidak ketika situasi sudah seperti sekarang. Jadi ya menurut saya mestinya mereka dipecat,” ungkapnya dilansir dari youtube tvOneNews.

Baca Juga: Ferry Irwandi Kritik Kerusuhan di Tamansari Bandung: Buka Mata Anda!

Lebih jauh, situasi ini juga memperlihatkan adanya krisis kepercayaan publik terhadap wakil rakyat.

Banyak anggota DPR dianggap gagal menunjukkan empati pada kondisi masyarakat, baik melalui sikap, tutur kata, maupun perbuatan. Kepekaan terhadap aspirasi rakyat, terutama dalam kondisi ekonomi sulit, dinilai tidak muncul.

Agung juga menekankan pentingnya perbaikan fungsi DPR. Harapan masyarakat bukan hanya pada legislasi, tetapi juga pengawasan dan representasi.

Baca Juga: Salsabila Syaira Soroti Tragedi di Unpas dan Unisba, Desak Gelar Pahlawan untuk Mahasiswa

Keterlibatan publik dalam pembahasan undang-undang, sikap kritis terhadap pemerintah, serta kehadiran wakil rakyat di tengah konstituennya menjadi poin penting untuk memulihkan kepercayaan.