bisnisbandung.com - Sikap Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menuai kritik tajam dari diaspora Indonesia. Kritik itu muncul setelah pernyataannya di media sosial dianggap arogan dan tidak mencerminkan sikap seorang wakil rakyat.
Diaspora Indonesia, Salsa Erwina Hutagalung, menilai tindakan Sahroni yang menolak ajakan berdiskusi terkait tunjangan DPR menunjukkan kurangnya keberanian untuk bertanggung jawab atas sikap dan ucapannya di ruang publik.
Sikap tersebut dinilai kontradiktif dengan posisi Sahroni sebagai anggota DPR yang seharusnya mewakili kepentingan rakyat. Alih-alih membuka ruang dialog, pernyataan yang meremehkan kritik publik justru dinilai memperlihatkan kesombongan.
Baca Juga: Prank Pengajian di Cianjur Viral, Bu Renren Klaim Diintimidasi: Lapor Gubernur Dedi Mulyadi!
“Dan yang aku pertanyakan di sini adalah pertanggungjawaban kata-katanya dan kesombongannya menantang masyarakat dengan begitu arogannya. Itu yang aku pertanyakan,” lugasnya dilansir dari youtube Kompas TV.
Hal ini memunculkan kekhawatiran akan menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia, di mana rakyat tidak mendapat ruang yang cukup untuk menyampaikan pendapat secara setara.
“Menurutku ini merupakan suatu kemunduran untuk Partai Nasional Demokrat saat salah satu anggota partainya berkata seperti itu di publik dan tidak berani mempertanggungjawabkan perkataannya,” ungkapnya.
Baca Juga: 21 Juta Warga Sudah Nikmati Makan Bergizi Gratis, Prabowo Tantang: Masih Ada yang Ragu?
Bagi Salsa, kesombongan pejabat publik akan berdampak buruk terhadap citra partai politik yang menaungi mereka.
Dalam hal ini, Partai NasDem disebut berisiko kehilangan kepercayaan publik apabila kadernya tidak mampu menunjukkan sikap rendah hati dan akuntabel.
Selain itu, penggunaan anggaran negara untuk tunjangan anggota DPR kembali dipersoalkan. Diaspora mempertanyakan manfaat nyata dari tunjangan komunikasi dan aspirasi yang nilainya mencapai puluhan juta rupiah setiap bulan, jika wakil rakyat tidak mau mendengarkan suara masyarakat.
Kritik keras terhadap Ahmad Sahroni menjadi gambaran keresahan publik, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, mengenai perilaku elit politik yang dinilai semakin jauh dari rakyat.
Tuntutan agar DPR lebih terbuka terhadap kritik dan siap berdialog dinilai sebagai bagian penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.***
Baca Juga: 10 Ribu Buruh Turun ke Jalan, DPR Tak Merespons? Mogok Nasional Jadi Pilihan
Artikel Terkait
Polemik Tunjangan DPR di Tengah Tuntutan Efisiensi, Anggota Dewan Sebut Persoalan Sensitif
Demonstrasi Bergulir, Publik Geram dengan Tunjangan Fantastis DPR di Tengah Kinerja yang Diragukan
Amien Rais Geram! DPR Ndableg, Mahasiswa Demo Gara-gara Gaji Selangit
Watchdog atau Pengemis? Rocky Gerung Bongkar Kelakuan DPR di Tengah Krisis Rakyat
10 Ribu Buruh Turun ke Jalan, DPR Tak Merespons? Mogok Nasional Jadi Pilihan