Menko Yusril Bocorkan Gibran Rakabuming Raka Bakal Ditugaskan Tangani Papua

Namun, tantangan lain yang tengah dihadapi adalah keterbatasan anggaran. Kementerian Koordinator Hukum dan HAM saat ini masih mengandalkan anggaran warisan dari pemerintahan sebelumnya, sehingga sejumlah program kerja belum bisa dijalankan secara optimal.

Pemerintah berencana melakukan pembahasan APBN Perubahan (APBN-P) bersama DPR pada bulan Juli ini, guna menyesuaikan kebutuhan pendanaan untuk pelaksanaan tugas-tugas baru, termasuk inisiatif yang akan dijalankan Wakil Presiden di Papua.***

Baca Juga: Diterjang Longsor dan Banjir di Megamendung, Warga Curhat Langsung ke Gubernur Dedi Mulyadi