Pakar Hukum UI: Legalitas Ijazah Jokowi Sudah Kuat, Tapi Factual Truth Masih Bisa Diuji di Pengadilan

Ia juga menegaskan bahwa sistem hukum Indonesia memberikan tekanan pada jumlah dan kekuatan alat bukti, sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 KUHAP.

Dalam konteks saat ini, otoritas sudah memiliki lebih dari dua alat bukti, yang secara teknis telah cukup untuk memenuhi standar pembuktian formal.***

Baca Juga: Anak Muda Indonesia Paling Pesimis soal Ekonomi, Leonard Hartono Soroti Tingginya Korupsi