Presiden Prabowo Curigai Soal Demo: Apakah Itu Murni atau Ada yang Bayar?

bisnisbandung.com - Presiden RI Prabowo Subianto memberikan tanggapan terkait maraknya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil belakangan ini, terutama terkait polemik seputar RUU TNI.

Pernyataan ini diungkapkan ketika bertemu dengan tujuh jurnalis dari media yang berbeda-beda di Hambalang pada 6 April 2025.

Menurutnya, demonstrasi adalah bagian sah dari sistem demokrasi dan dijamin oleh konstitusi, namun tetap harus dilakukan secara damai dan bertanggung jawab.

Baca Juga: Jokowi Disetarakan dengan Presiden Kenya & Nigeria, Pengamat politik: Malu Saya sebagai Bangsa

Presiden menekankan pentingnya menjaga ketertiban dalam menyampaikan aspirasi.

Ia menyampaikan kekhawatiran bahwa sebagian aksi demonstrasi mungkin tidak sepenuhnya murni, dan patut dipertanyakan apakah ada aktor yang mendanai atau mengarahkan gerakan tersebut untuk tujuan tertentu.

“Coba perhatikan secara objektif, ya. Jujur, ya. Apakah demo-demo itu murni atau ada yang bayar? Harus objektif dong,” lugasnya dilansir dalansir Bisnis Bandung dari youtube Idn Times.

Karena itu, ia menyerukan agar publik bersikap objektif dalam menilai setiap aksi yang terjadi.

Baca Juga: Skandal Ridwan Kamil Perselingkuhan atau Rekayasa Politik? Analisis YouTuber

 “Ada demo melawan efisiensi, demo katanya dana pendidikan akan dikurangi. Demo. Jadi harus objektif. Kita juga bukan anak kecil. Kita hormati hak untuk berdemo, asal demonya damai, tidak menyulut kerusuhan. Nah, kalau bakar-bakar ban, itu bukan damai,” terangnya.

Terkait tuduhan adanya tindakan represif atau kekerasan dari aparat keamanan, Presiden menegaskan bahwa kasus-kasus seperti itu harus diinvestigasi dan diproses sesuai hukum.

Ia juga mengingatkan bahwa dalam beberapa kejadian, aparat di lapangan turut menjadi sasaran kekerasan dari oknum demonstran, yang memperumit situasi di lapangan.

Prabowo juga menyoroti adanya kemungkinan pengaruh dari kekuatan asing yang berupaya menciptakan instabilitas melalui pendanaan kepada kelompok sipil atau LSM tertentu.

Baca Juga: Tokoh Hukum Kritik Keras Era Jokowi, Hukum Jadi Alat Kekuasaan Bukan Keadilan