Masih Bergulir Penolakan UU TNI dan Tagar Indonesia Gelap, Publik Tidak Percaya Pemerintah Prabowo?

bisnisbandung.com - Berbagai isu ekonomi dan politik muncul secara bertubi-tubi, menimbulkan tanda tanya mengenai tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo.

Bahkan hingga kini demontrasi penolakan RUU TNI masih ramai digulirkan dan tagar Indonesia Gelap turut meramaikan media sosial.

“Tentu harus dilakukan survei lebih lanjut. Apa yang kita lihat di media sosial bisa saja merembes ke bawah, tetapi bisa juga dampaknya tidak sebesar yang kita kira. Secara teori, seharusnya memang ada dampak,” ucapnya di youtube Metro TV.

 Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menyoroti beberapa faktor yang dapat mempengaruhi sentimen publik terhadap pemerintahan saat ini.

Baca Juga: 'Gowes Mudik' Dukung Target Net Zero Emission 2060: Pesepeda Prioritaskan Keselamatan dan Berbagi Jalan

Di ranah politik, Burhanuddin menyoroti revisi Undang-Undang TNI yang menuai pro dan kontra di berbagai kalangan.

 Menurutnya, polemik ini berpotensi mengubah dinamika dalam institusi militer dan berdampak pada stabilitas politik. Gelombang penolakan terhadap revisi ini terus meningkat, terutama dari kalangan akademisi dan aktivis.

Selain itu, aksi demonstrasi bertajuk "Indonesia Gelap" yang semakin marak menunjukkan bahwa ketidakpuasan publik tidak hanya terjadi di level akar rumput, tetapi juga di kalangan kelas menengah atas dan kelompok intelektual.

Baca Juga: Presiden Prabowo Rayakan Lebaran 2025 Bersama Titiek dan Didit, Unggah Momen di Media Sosial

Burhanuddin mencatat bahwa demonstrasi yang semakin besar dan belum terkendali dapat berdampak kuat terhadap approval rating Presiden Prabowo.

Lebih lanjut, Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan ekonomi menjadi faktor utama yang menentukan approval rating pemerintah.

Berdasarkan survei sejak tahun 1999 hingga Januari 2025, Burhanuddin menegaskan bahwa persepsi publik terhadap kondisi ekonomi, baik secara individu maupun secara luas, memiliki dampak signifikan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Saat ini, Indonesia tengah menghadapi tantangan ekonomi besar, seperti peningkatan angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), penurunan kurs rupiah, dan melemahnya indeks harga saham

Baca Juga: Warga Medan Ini Rela Jalan Kaki 188 Hari Demi Lebaran Bersama Prabowo di Istana