KontraS ungkap Geram DPR Bahas RUU TNI di Hotel Mewah di tengah Keterpurukan Ekonomi

bisnisbandung.com - Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) oleh DPR dan pemerintah di Hotel Mewah secara tertutup menuai sorotan.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Dimas Bagus Arya, mengungkapkan bahwa pihaknya memperoleh informasi mengenai rapat tertutup ini dari bocoran dokumen.

“Kami mendapat bocoran dokumen, gitu ya. Undangan hearing rapat Panitia Kerja Komisi 1 pada hari Kamis malam, gitu ya,” ujarnya dilansir dari youtube CNN Indonesia.

Baca Juga: Birokrasi Dipangkas! Prabowo Resmi Luncurkan Mekanisme Baru Tunjangan Guru ASN Daerah

 Katanya, agenda rapat yang berlangsung selama tiga hari dua malam ini membahas muatan revisi UU TNI tanpa keterlibatan masyarakat. Maka dari itu KontraS memilih untuk bertindak mengruduk rapat tersebut.

Proses pembahasan yang dilakukan secara tertutup di salah satu hotel mewah di Jakarta dinilai tidak pantas, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sulit.

“Menurut kami, gitu ya, sangat-sangat tidak pantas di tengah situasi efisiensi dan juga di tengah situasi keterpurukan ekonomi masyarakat, gitu ya,” terangnya.

Baca Juga: Mau Cerdaskan Bangsa Kok Dana Pendidikan Dipangkas, Rocky Gerung Sentil Prabowo

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Sektor Keamanan pun menggelar aksi protes dengan mendatangi lokasi pertemuan.

Mereka mempertanyakan alasan di balik keputusan mengadakan rapat tertutup tanpa melibatkan partisipasi publik.

Dimas menilai, pembahasan ini tidak hanya minim transparansi, tetapi juga menunjukkan sikap yang tidak empatik terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang tengah terpuruk.

Selain persoalan transparansi, pemilihan lokasi yang mewah juga menjadi sorotan. Kritik mencuat karena saat ini masyarakat tengah menghadapi berbagai kesulitan ekonomi.

Baca Juga: IKN Zonk, Politik Dinasti Jalan Terus, Rudi S Kamri: Masih Percaya Omongan Jokowi?

Ditambah lagi  tertundanya pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) hingga 2026, serta meningkatnya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).