Banyak dari PDIP Ikut Retreat, Hersubeno Arief: Perintah Megawati Dilawan Kader

Meskipun Ketua Umum PDIP telah mengeluarkan instruksi tegas untuk menunda keikutsertaan dalam retret tersebut, mayoritas kepala daerah dari partai ini tetap hadir, mengindikasikan potensi pergeseran dalam loyalitas kader.

 

Mantan Presiden Jokowi, yang mendukung kehadiran kepala daerah dalam retret dengan alasan sebagai bagian dari program pemerintah, tampaknya memiliki kepentingan dalam dinamika internal PDIP.

 

 Langkah ini dinilai sebagai upaya Jokowi untuk menguji seberapa besar pengaruhnya dalam partai yang pernah mengusungnya sebagai presiden selama dua periode.

 

Menurut jurnalis senior Hersubeno Arief, retret ini menjadi indikator seberapa kuat kendali Megawati terhadap partainya. 

 

"Megawati Soekarnoputri sudah menerbitkan surat yang melarang para kadernya mengikuti retret, sebagaimana yang diwajibkan oleh Presiden Prabowo," ujarnya dilansir dari youtube Hersubeno Point.

 

"Sementara Jokowi, dengan dalih bahwa itu program pemerintah, meminta para kepala daerah tetap mengikuti retret ini, khususnya dari PDIP," lanjutnya.

 

Ia menilai bahwa langkah Jokowi mendorong kader PDIP untuk mengikuti retret merupakan strategi untuk menguji dan mungkin mengurangi pengaruh Megawati dalam partai. 

 

Hersubeno juga menyoroti bahwa di era kepemimpinan Megawati, PDIP menuntut loyalitas penuh dari kadernya, yang sering disebut sebagai "tegak lurus" terhadap ketua umum. 

 

Namun, dengan banyaknya kader yang tetap hadir dalam retreat, tampaknya ada pergeseran dalam tingkat kepatuhan tersebut.

 

Dari total 503 kepala daerah yang diundang dalam gelombang pertama retret, 53 di antaranya tidak hadir. 

 

Dari jumlah tersebut, enam orang mengajukan izin karena alasan kesehatan atau urusan mendesak lainnya, sementara 47 lainnya memilih untuk tidak hadir tanpa memberikan alasan resmi. 

 

Angka itu diperkirakan mencerminkan kader PDIP yang masih setia mengikuti arahan Megawati.

 

 

Jumlah kader PDIP yang menduduki posisi kepala daerah pada Pilkada serentak 2024 masih menjadi perdebatan.

 

 Data terbaru menyebutkan bahwa 126 kepala daerah berasal dari PDIP, termasuk di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten.

 

 Dengan demikian, jika 47 orang tidak mengikuti retret, maka sekitar 63% kader PDIP tetap hadir dalam kegiatan tersebut, yang menunjukkan bahwa sebagian besar tidak tegak lurus terhadap perintah Megawati.***