Ia menyebut jika model pemerintahan ini diterapkan hingga tingkat daerah maka gubernur atau kepala daerah juga bisa melakukan hal serupa.
"Kalau Prabowo bisa menggunakan fasilitas negara untuk mengamankan posisi di 2029 maka kepala daerah juga bisa mengikuti. Bayangkan jika seorang gubernur mengumumkan dirinya sebagai calon presiden sambil tetap menggunakan fasilitas negara? Ini bisa menjadi tren politik yang merusak tatanan demokrasi kita," tegasnya.
Menurut Faizal Assegaf kondisi ini berpotensi menciptakan instabilitas politik karena terlalu banyak kepentingan yang bermain.
Ia menyebut bahwa strategi ini tidak hanya berisiko menimbulkan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan tetapi juga memperparah oligarki politik di Indonesia.
"Kita akan melihat bagaimana politik menjadi ajang perebutan kekuasaan tanpa rasa malu. Para elite akan berebut posisi dan rakyat hanya jadi penonton. Ini adalah politik dinasti dalam skala yang lebih besar," katanya.
Faizal Assegaf menegaskan bahwa model kekuasaan seperti ini bisa menjadi ancaman bagi demokrasi Indonesia.
Jika tidak ada batasan yang jelas antara kepentingan negara dan kepentingan pribadi penguasa, maka sistem pemerintahan bisa rusak dan rakyat yang paling dirugikan.
"Rakyat harus waspada. Jika ini dibiarkan maka kita bukan lagi dipimpin oleh seorang presiden melainkan oleh calon presiden yang sibuk mengamankan posisi untuk periode selanjutnya," pungkasnya.***
Artikel Terkait
Jangan Baper, Rudi S Kamri ke Prabowo: Harusnya Bangga Jadi Presiden Seutuhnya!
Di HUT Partai Gerindra Prabowo Cari Dedi Mulyadi, Gubernur Baru Menang Tapi Utangnya Menggunung!
Sidak ke SMPN 1 Kutawaluya Karawang, Dedi Mulyadi Soroti Kondisi Sekolah & Janjikan Solusi
#KaburAjaDulu, Adi Prayitno Ungkapkan Ekspresi Kesulitan Mencapai Hidup Layak
Ojol Tuntut THR di Kemnaker, Wamenaker Immanuel Ebenezer Janji Segera Terwujudkan
Bank Emas Pertama di Indonesia Siap Diresmikan Prabowo, Ini Rencana Besarnya