Narasi Berbalik, Sertifikat HGB Terbit di Era AHY, Rocky Gerung Curiga Ada Kepentingan Dinasti Jokowi

photo author
- Rabu, 29 Januari 2025 | 19:44 WIB
Rocky Gerung, Pengamat politik (Tangkap layar youtube Rocky Gerung Official)
Rocky Gerung, Pengamat politik (Tangkap layar youtube Rocky Gerung Official)

 

bisnisbandung.com - Rocky Gerung menyoroti bahwa proyek pagar laut ini bukan sekadar masalah administratif, tetapi juga terkait dengan kepentingan politik yang ia curigai ada kepentingan Jokowi.

Ia mempertanyakan siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas kebijakan yang diduga merusak lingkungan dan merugikan hak-hak masyarakat.

“Jadi kalau netizen atau para pengulas kritis mulai mempertanyakan di belakang pagar itu jangan-jangan ada kepentingan dinasti Jokowi, kan itu pertanyaan yang umum saja,” ungkapnya, Rabu (29/1/25).

Baca Juga: Patrick Dorgu Dikabarkan Resmi Bergabung ke Manchester United, Hal Ini yang Membuat Ruben Amorim Kepincut

Isu terkait proyek pagar laut di Tangerang terus menjadi perhatian publik, terutama setelah muncul perdebatan mengenai kapan sebenarnya Hak Guna Bangunan (HGB) atas lahan tersebut diterbitkan.

Awalnya, sertifikat HGB tersebut diklaim terbit di era kepemimpinan Menteri ATR Hadi Cahyanto dan Wakilnya, Raja Juli Antoni.

 Namun, belakangan narasi berbalik dengan menyebutkan bahwa penerbitan sertifikat itu justru terjadi saat Menteri ATR dijabat oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Baca Juga: China Luncurkan DeepSeek Melampaui ChatGPT, Teknologi AI yang Mengguncang Pasar Dunia : AS Rugi Rp16.000 Triliun dalam Sehari

“Mau menterinya AHY atau siapa pun, tetapi orang tetap ingin tahu perintah siapa yang memungkinkan hal yang melanggar hukum itu dilakukan oleh PIK 2,” lanjutnya.

Perbedaan klaim ini menimbulkan berbagai spekulasi mengenai kepentingan yang bermain di balik penerbitan sertifikat tersebut.

Beberapa pihak menilai bahwa terlepas dari siapa yang menjabat sebagai Menteri ATR saat HGB diterbitkan, yang lebih penting adalah mengetahui siapa yang memberikan instruksi dan kepentingan apa yang diuntungkan dari kebijakan tersebut.

Menurut Rocky Gerung, meskipun secara administratif HGB dapat diterbitkan oleh kementerian terkait, ada aspek keuntungan yang harus dipertimbangkan, di mana keuntungan tersebut cenderung mengarah pada korporasi tertentu.

Lebih lanjut, Ia menyinggung kemungkinan adanya kongkalikong yang menyebabkan proyek pagar laut ini bisa berjalan.

Baca Juga: Video Lawas Cak Nun 6 Tahun Lalu Kembali Viral Tentang SDA yang Dijual, Ada Hubungannya dengan Pagar Laut Misterius di Tangerang?

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Alit Suwirya

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X