Bisnisbandung.com - Budayawan Mohamad Sobary melontarkan kritik tajam terhadap Jokowi terkait kerusakan demokrasi dan hukum di Indonesia.
Dalam youtube Anak Bangsa TV, Mohamad Sobary secara blak-blakan menyerukan agar Jokowi diadili atas berbagai tuduhan yang menyangkut tindak korupsi dan kriminal.
Mohamad Sobary menilai janji-janji Jokowi di awal kepemimpinannya tak sejalan dengan realita yang terjadi.
Baca Juga: Siapa Sangka! Pedagang Baso Tahu di Kabupaten Bandung Berhasil dengan Gunakan Strategi Ini
"Jokowi dulu kelihatannya promising tapi ternyata busuk dan ambrol," ujarnya tegas.
Mohamad Sobary menyinggung laporan dari Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang menempatkan Jokowi dalam daftar tokoh terkorup.
Ia menuding bahwa kebijakan-kebijakan Jokowi penuh dengan tindakan korupsi yang merugikan negara.
"Kriminal dan korup itu dua hal yang berdekatan. Jokowi banyak tindak kriminalnya," kata Mohamad Sobary.
Ia juga menuding Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah kehilangan independensi dan hanya menjadi alat kekuasaan Jokowi.
Baca Juga: Rudi S Kamri Ungkap Prihatin dengan Para Pendukung Jokowi yang Buta Nurani
"KPK itu sekarang bisu, budek, dan buta kalau menyangkut Jokowi," kritiknya.
Mohamad Sobary juga menaruh harapan besar kepada Presiden Prabowo Subianto.
Ia menyebut Prabowo sebagai sosok yang bisa membawa perubahan dengan menegakkan hukum dan memberantas korupsi.
"Prabowo cukup lima tahun saja tapi tinggalkan jejak politik yang keren. Adili semua koruptor termasuk Jokowi dan kembalikan uangnya ke negara," ujar Mohamad Sobary.
Baca Juga: Pejabat Kemnhub Bongkar Korupsi Jokowi, Rocky Gerung: Fakta-Fakta Akhirnya akan Terungkap
Artikel Terkait
Miris! Nunggak SPP Anak SD Dihukum Belajar di Lantai, Adi Prayitno: Mana Janji Politik?
Panda Nababan: Saya Sedih Jokowi Tak Paham Partai, Bobby Malah Cengengesan
Mohamad Sobary Bongkar Dinamika Pengkhianatan di Lingkaran PDIP
Mundur dari Kabinet Jokowi Dulu Baru Bicara, Mahfud MD: Itu Lebih Sopan
Tegas! Panda Nababan Ingatkan Pentingnya Etika Politik di Tahun Politik
Pilpres 2029 Tetap Dinamis, Hendri Satrio: Putusan MK Bukan Penentu