Upaya Pengalihan Isu Jokowi Finalis Pemimpin Paling Korup, Terjadi Pengeledahan Rumah Hasto

bisnisbandung.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai penggeledahan rumah Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai upaya pengalihan isu soal Jokowi.

Hal ini disampaikan oleh Guntur Romli, juru bicara PDIP, yang menganggap langkah KPK sebagai tindakan yang mencurigakan dan tidak relevan dengan proses penyidikan.

Menurut Guntur Romli, penggeledahan rumah Hasto dilakukan setelah KPK menyatakan memiliki bukti yang cukup untuk menetapkannya sebagai tersangka.

Baca Juga: Guntur Romli Tuduh Ada Pengalihan Isu di Balik Penggeledahan Rumah Sekjen PDIP Hasto

 Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang tujuan penggeledahan tersebut. Ia menyoroti bahwa penggeledahan tersebut tidak menghasilkan temuan yang signifikan.

Sehingga dianggap sebagai langkah yang tidak relevan dan justru memperkuat dugaan adanya agenda lain di balik tindakan ini.

PDIP menduga bahwa penggeledahan ini bertujuan mengalihkan perhatian publik dari laporan Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), yang memasukan manatan Presiden Joko Widodo sebagai salah satu finalis pemimpin paling korup di dunia tahun 2024.

Baca Juga: Kemlu Roy Soemirat Ungkap Manfaat Bergabungnya Indonesia dengan BRICS

“Karena pada hari ini juga ada aktivis anti-korupsi LSM yang datang ke KPK ada Bung Ray, ada Mas Ubaidillah Badrun terkait dengan laporan OCCRP yang menyebut Jokowi sebagai salah satu finalis terkorup di dunia tahun 2024,” jelasnya dilansir dari youtube Inews Official.

Guntur Romli juga menyoroti dugaan inkonsistensi KPK dalam menangani berbagai kasus. Ia menyebut beberapa laporan terkait dugaan korupsi yang melibatkan keluarga mantan  Presiden Jokowi.

Seperti isu izin tambang yang menyebut nama anak dan menantu Presiden, namun diabaikan. Hal ini dinilai berbeda dengan langkah cepat KPK dalam kasus Hasto Kristiyanto.

PDIP mempertanyakan sikap KPK yang dianggap tidak konsisten dalam menangani kasus-kasus besar.

Baca Juga: Makanan Bergizi Saja Tidak Cukup, Adi Prayitno: Literasi Juga Harus Diperkuat

Guntur Romli mengkritisi bahwa hal ini menunjukkan adanya potensi intervensi dalam lembaga antikorupsi tersebut.