Yenny Wahid Kritik Rencana Kenaikan PPN, Utamakan Rakyat Bukan Angka

photo author
- Senin, 23 Desember 2024 | 11:00 WIB
Yenny Wahid (dok instagram Yenny Wahid)
Yenny Wahid (dok instagram Yenny Wahid)


Bisnisbandung.com - Dalam peringatan haul Gus Dur, Yenny Wahid menyampaikan kritik tajam terhadap rencana pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen.

Dalam pidatonya ia menyoroti warisan nilai-nilai Gus Dur dan membandingkannya dengan kondisi kebijakan ekonomi saat ini yang dinilai membebani rakyat kecil.

Menurut Yenny Wahid Salah satu warisan penting Gus Dur adalah keberanian menggunakan kekuasaan untuk melayani masyarakat bukan melayani dirinya sendiri.

Baca Juga: BRI Journalism 360 Mengguncang Palembang, Promedia Inspirasi Melalui CoreLab & Mediapreneur Talks

“Gus Dur selalu memahami bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan alat untuk memanipulasi atau merugikan rakyat,” ujar Yenny Wahid yang dikutip dari youtube kompas.

Ia mengingatkan bahwa Gus Dur sebagai Presiden pernah mengambil kebijakan menaikkan gaji pegawai negeri.

Itu semata-mata untuk membantu rakyat kecil yang saat itu hidup dalam kesulitan.

“Beliau tidak pernah menggunakan jabatan untuk memperkaya diri atau mempertahankan kekuasaan melainkan untuk kemaslahatan masyarakat,” tambahnya.

Baca Juga: Rayakan Hari Ibu, BRI Peduli Dukung Klaster Usaha Wanita Batik Kebon Indah di Yogyakarta

Yenny Wahid kemudian menyoroti kondisi ekonomi saat ini.

Ia menyebut bahwa rakyat sedang menghadapi berbagai tantangan besar seperti melonjaknya harga kebutuhan pokok, daya beli yang terus menurun, serta bertambahnya jumlah masyarakat kelas menengah yang turun kelas.

“Para ekonom telah menganalisa bahwa konsumsi domestik adalah penopang terbesar laju ekonomi Indonesia. Tetapi justru saat ini ada rencana pemerintah untuk menaikkan PPN menjadi 12 persen. Apakah ini bijak?” tegasnya.

Yenny Wahid membandingkan langkah pemerintah Indonesia dengan negara-negara lain.

“Singapura memberikan bantuan tunai kepada rakyatnya, Vietnam menurunkan pajak sekaligus memperkecil jumlah pejabatnya. Namun Indonesia justru mengambil langkah sebaliknya,” katanya.

Baca Juga: Bambang Pacul dan Puan Maharani, Qodari Sebut Keduanya Punya Peran dalam Kekalahan PDIP di Jateng

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Alit Suwirya

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X