PDIP Siaga Satu Pasca Pemecatan Jokowi dan Keluarga, Hersubeno Arief: Ada Upaya Melengserkan Megawati

bisnisbandung.com - PDI Perjuangan (PDIP) kini meningkatkan kewaspadaan dengan menginstruksikan seluruh kadernya untuk bersiaga penuh, atau "siaga satu," menjelang Kongres Kelima PDIP yang akan digelar pada April 2025.

Langkah ini diambil menyusul sejumlah indikasi adanya upaya mengacaukan jalannya kongres dan merongrong kepemimpinan Megawati Soekarnoputri.

Menurut jurnalis senior Hersubeno Arief, berbagai kejadian belakangan ini menunjukkan pola sistematis yang mengarah pada upaya untuk melengserkan Megawati dari posisi Ketua Umum PDIP.

Baca Juga: Refly Harun Pesimis Polisi Kembali Pimpin KPK, Sebut Periode Firli Bahuri yang Terburuk

“Artinya, benar-benar sudah alert. Ya, kemungkinan adanya pihak-pihak yang ingin mengacak-acak, atau dalam bahasa Ibu Megawati, ‘mengawut-awut,’ Kongres Kelima PDIP yang akan digelar pada bulan April tahun 2025,” tuturnya dilansir dari youtube Hesubeno Point.

Salah satu indikatornya adalah munculnya baliho dan spanduk di lokasi strategis, termasuk di jalan tol, yang mempertanyakan legalitas kepemimpinan Megawati. Baliho-baliho ini bahkan sempat menuding struktur kepengurusan PDIP sebagai ilegal.

Lebih lanjut, Hersubeno menjelaskan bahwa langkah ini diduga berkaitan dengan pemecatan Joko Widodo, Gibran Rakabuming, dan Bobby Nasution dari keanggotaan PDIP pada 16 Desember 2024.

Baca Juga: Publik Kritik Keras PPN 12 %, Rocky Gerung: Terbaca Kepanikan dan Frustasi Sri Mulyani

Pemecatan ini dianggap sebagai langkah strategis Megawati untuk mengantisipasi kemungkinan pengacauan dalam kongres mendatang.

PDIP juga mengidentifikasi adanya upaya menggoyang posisi Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.

Salah satu cara yang digunakan adalah kampanye hitam melalui media sosial, termasuk penyebaran foto-foto yang diklaim sebagai skandal pribadi.

Namun, serangan ini gagal karena data yang disajikan tidak terbukti kuat, dan justru mendapat respons negatif dari warganet.

Megawati sendiri telah menegaskan legalitas kepemimpinannya yang diperpanjang hingga 2025 melalui keputusan yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM pada Juli 2024.

Baca Juga: Keluarga Jokowi Dipecat dari PDI Perjuangan, Rudi S Kamri Sebut Sebagai Noda Sejarah