Tentara Berjanji Berada Diluar Politik, Rocky Gerung: TNI Tentara Rakyat Bukan Angkatan Senjata

bisnisbandung.com - Dalam dinamika politik Indonesia, netralitas TNI terus menjadi perhatian utama, terutama dalam menjaga prinsip "back to basic" yang telah ditetapkan sejak era reformasi.

Rocky Gerung mengungkapkan pentingnya komitmen TNI untuk tetap berada di luar ranah politik demi menjaga supremasi nilai-nilai sipil dalam pemerintahan demokratis.

“Kita juga harus selalu mengingatkan bahwa tentara telah berjanji untuk berada di luar politik,” ucapnya dilansir dari youtube Rocky Gerung Official

 “Inilah yang memungkinkan kita terus menegaskan bahwa pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan sipil. Artinya, bukan orang sipil yang memerintah, tetapi supremasi nilai-nilai sipil (the supremacy of civilian values),” terusnya.

Baca Juga: Prabowo: Puluhan Triliun Akan Beredar di Desa Lewat Program Makan Bergizi Gratis

TNI memiliki sejarah panjang sebagai tentara rakyat yang lahir dari perjuangan kemerdekaan. Namun, peran ini harus tetap berakar pada ideologi kerakyatan, bukan terjebak dalam persaingan politik praktis.

Netralitas TNI menjadi kunci untuk memastikan bahwa supremasi nilai sipil, bukan dominasi militer, menjadi landasan utama pemerintahan.

Dalam konteks ini, peran TNI seharusnya fokus pada fungsi utamanya: menjaga keamanan negara dari ancaman luar.

Baca Juga: Sri Mulyani: Pendidikan Jadi Prioritas APBN 2025 dengan Rekor Rp724 Triliun, Ini Rinciannya

Keterlibatan dalam persoalan internal, seperti konflik horizontal atau separatisme, harus dilakukan melalui pendekatan yang menghormati supremasi sipil.

Hal ini mencerminkan komitmen TNI untuk tidak menggunakan kekuatan fisik sebagai alat politik, melainkan sebagai simbol kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah sipil.

Rocky Gerung juga mengingatkan pentingnya menjaga etika dalam politik demokrasi. Sebagai institusi strategis, TNI harus memastikan kehadirannya tidak menciptakan rasa takut di tengah masyarakat.

 Sebaliknya, TNI diharapkan menjadi pilar yang memperkuat kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah dalam menangani krisis dengan pendekatan damai dan  diplomatik.

Baca Juga: Agung Laksono vs Jusuf Kalla di PMI, Ini Respons Menteri Kesehatan Budi Gunadi