Deddy Sitorus Sindir Taktik Politik versi ‘Mulyonoisme’: Mohon Maaf Banteng Tidak Tumbang di Pilkada

photo author
- Kamis, 5 Desember 2024 | 21:20 WIB
Deddy Sitorus (Dok Instagram@deddy sitorus)
Deddy Sitorus (Dok Instagram@deddy sitorus)

bisnisbandung.com - Politisi PDIP, Deddy Sitorus, menyampaikan kritik tajam terhadap dinamika politik dan penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam konteks pemilu dan pilkada.

 Ia menegaskan bahwa klaim "banteng tumbang" dalam berbagai kontestasi politik adalah narasi yang tidak sesuai fakta.

Menurutnya, PDIP justru mengalami peningkatan capaian politik dari waktu ke waktu, termasuk dominasi di sejumlah provinsi dan kabupaten/kota.

“Jadi, kalau ada yang bilang banteng tumbang, ya mohon maaf. Sabar. Masih lama. Apa namanya, butuh kesabaran lebih lama lagi. Nah, yang penting bagi saya, bagi kami, adalah bagaimana menyelamatkan masa depan,” ujaranya dilansir dari youtube SindoNews.

Baca Juga: Industri Olahraga Lokal Jadi Prioritas, Ini Strategi Presiden Prabowo

Namun, Deddy Sitorus mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap fenomena yang ia sebut sebagai “taktik politik versi Mulyonoisme.”

 Istilah ini mengacu pada dugaan penggunaan kekuatan negara, termasuk anggaran dan intimidasi, untuk memenangkan pihak tertentu dalam pemilu.

“Banyak sekali kejanggalan yang terjadi sejak Pileg dan Pilpres yang kemarin. Saya mungkin menyebutnya sebagai, apa namanya, taktik politik versi Mulyonoisme, di mana pengerahan seluruh kekuatan negara, termasuk anggarannya, termasuk intimidasi, terjadi,” lanjutnya.

Baca Juga: Ketua KPU Jabar Ummi Wahyuni Dicopot DKPP, Eep Hidayat Bongkar Kronologi Manipulasi Suara

Ia menyoroti sejumlah daerah seperti Sumatera Utara, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Utara, sebagai contoh di mana praktik ini terjadi secara terang-terangan.

 Deddy Sitorus menegaskan bahwa langkah-langkah hukum sedang disiapkan untuk mengatasi kejanggalan ini, termasuk melalui Mahkamah Konstitusi.

Lebih jauh, Ia mengkritik lemahnya peran institusi pengawasan pemilu, seperti Bawaslu, yang dianggap belum mampu memberikan keadilan dalam banyak kasus.

Baca Juga: Siswa SMA Negeri 2 Cibitung Bongkar Dugaan Pungli, Wali Murid Diduga Dijebak Bayar Jutaan Rupiah

 

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Alit Suwirya

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X