Pemborosan Anggaran Negara, Mahfud MD Soroti Kunjungan Kerja Luar Negeri yang Tidak Efektif

Bisnisbandung.com - Mahfud MD menyampaikan kritik tajam terkait kebiasaan kunjungan kerja luar negeri yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Menurut Mahfud MD kebiasaan tersebut sering kali berujung pada pemborosan anggaran negara yang seharusnya bisa dialihkan untuk program pembangunan yang lebih produktif.

Mahfud MD menceritakan pengalamannya saat menghadiri pertemuan dengan para diplomat Indonesia di luar negeri.

Baca Juga: Awas! Modus Tagihan Pajak Berekstensi APK Tengah Marak, BRI Ingatkan Nasabah untuk Waspada

Dia mengungkapkan bahwa seringkali para diplomat harus sibuk mengurus kedatangan rombongan anggota DPR dan DPRD yang datang dengan tujuan yang tidak selalu jelas.

"Setiap kali saya ke luar negeri selalu ada telepon dari kedutaan yang mengeluh tentang kedatangan rombongan ini dan itu. Mereka merasa kewalahan dengan jumlah kunjungan yang tidak terkontrol," ujar Mahfud MD yang dikutip dari youtube pribadinya.

Mahfud MD juga menyoroti banyaknya studi banding yang dilakukan oleh anggota DPR dan DPRD ke luar negeri yang menurutnya tidak memberikan dampak signifikan bagi perbaikan kebijakan dalam negeri.

"Apa yang dicari di luar negeri kalau hanya membahas hal-hal yang sudah diketahui di dalam negeri? Misalnya peraturan tentang honorarium atau kebijakan pertanian itu bisa dibahas di dalam negeri," tegasnya.

Baca Juga: Pangkas Kantor, BRI Perluas Sharing Economy untuk Masyarakat Melalui AgenBRILink

Bahkan Mahfud MD mengungkapkan bahwa kadang-kadang perjalanan ini hanya menjadi ajang untuk menghabiskan anggaran yang harus dipenuhi oleh setiap instansi pemerintah.

“Kalau anggaran tidak habis itu akan menjadi sisa dan bisa dipotong tahun depan. Jadi ada dorongan untuk menghabiskan anggaran bahkan untuk hal-hal yang tidak perlu,” jelas Mahfud MD.

Untuk itu Mahfud MD mengusulkan agar pemerintah kembali menerapkan aturan yang lebih ketat terkait kunjungan luar negeri.

Ia menilai pada era pemerintahan Presiden Suharto perjalanan dinas luar negeri memerlukan izin khusus yang harus disesuaikan dengan kebutuhan riil.

"Dulu tidak ada yang berani pergi ke luar negeri tanpa izin khusus. Sekarang semua bisa pergi tanpa alasan yang jelas," ucap Mahfud MD.

Baca Juga: Wisata Heritage, Potensi Wisata Yang Menjanjikan Dikembangkan Di Indonesia