Rudi S. Kamri Soroti Kabinet Gemuk Prabowo Ungkap Nomenklatur yang Membingungkan dan Konsekuensinya

Bisnisbandung.com - Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menuai sorotan dari berbagai pihak, termasuk pengamat sosial Rudi S. Kamri.

Menurut Rudi, kabinet ini menghadapi tantangan signifikan akibat struktur yang dinilainya "super gemuk" atau "obesitas" dengan jumlah kementerian dan posisi yang jauh meningkat dari kabinet sebelumnya.

“Pusingnya para birokrat untuk mengatur nomenklatur kementerian.  Ini sudah kita bahas berkali-kali dan berbagai pihak sudah membahas,” ujar Rudi S Kamri dilansir dari youtube Anak Bangsa TV.

 Rudi menyoroti bahwa penambahan jabatan menteri, wakil menteri, dan kementerian baru ini dapat mempersulit penataan dan efektivitas birokrasi pemerintahan di awal masa kerja kabinet.

Baca Juga: Jokowi Masih Berpengaruh? Apa Kata Rinny Budoyo Tentang Kabinet Baru Prabowo

Salah satu tantangan utama yang disorot Rudi adalah kerumitan nomenklatur kementerian, di mana beberapa kementerian dipecah menjadi unit-unit baru.

 Seperti Kementerian Hukum dan HAM yang kini ditangani oleh empat menteri berbeda, mulai dari Menko Hukum hingga Menteri HAM.

Hal ini menciptakan beban administratif yang lebih besar karena masing-masing posisi memerlukan infrastruktur pendukung, seperti sekretariat, deputi, dan asisten yang menambah lapisan dalam struktur birokrasi.

Penambahan ini, menurut Rudi, juga membutuhkan persetujuan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) agar kementerian-kementerian baru ini memiliki landasan hukum yang sah untuk beroperasi.

Baca Juga: bank bjb Kenalkan Program bjb Pra-Purnapreneurship, Dorong Produktivitas di Masa Pensiun

Rudi mencatat bahwa struktur yang gemuk ini akan memperlambat kinerja pemerintahan karena birokrat harus mempersiapkan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) untuk menunjang operasional kementerian-kementerian baru.

Ia memprediksi bahwa perpindahan ASN antar kementerian, serta adaptasi nomenklatur dan tanggung jawab baru, akan memerlukan waktu cukup lama.

 Selain itu, dengan tujuh menteri koordinator baru yang dibentuk, masing-masing membutuhkan kantor dan pejabat pendukung seperti Sesmenko, Deputi, dan Inspektorat, yang menambah kompleksitas dalam penataan struktur pemerintahan.

Baca Juga: Rocky Gerung Soroti Blunder Menteri Desa, Kesempatan Pertama Prabowo untuk Tegakkan Etika!