Ia memperingatkan adanya risiko moral hazard atau penyalahgunaan kebijakan oleh oknum birokrasi yang memanfaatkan regulasi untuk keuntungan pribadi.
“Kalau tidak dihitung secara baik kebijakan ini bisa membuka celah penyimpangan baik di tingkat pusat maupun di cabang-cabang bank di daerah. Negosiasi bisa saja terjadi, terutama untuk debitur yang sebenarnya masih mampu membayar,” kata Rocky Gerung.
Lebih lanjut Rocky Gerung menegaskan bahwa kebijakan ini seharusnya berlaku secara komprehensif tidak hanya untuk petani, nelayan, dan UMKM, tetapi juga untuk kelompok masyarakat lainnya seperti buruh dan pengemudi ojek online yang rentan terjebak dalam jeratan pinjaman online.
Baca Juga: 3 Manfaat Payment Gateway Untuk Bisnis
“Kalau ini adalah paradigma yang diusung pemerintahan Prabowo maka harusnya berlaku komprehensif. Bukan hanya petani dan nelayan, tetapi juga buruh dan kelompok rentan lainnya,” ujar Rocky Gerung.
Rocky Gerung mengakhiri analisanya dengan menyebut bahwa kebijakan penghapusan utang ini akan menjadi ujian besar bagi Prabowo dalam 100 hari pertama pemerintahannya.
Ia mengingatkan bahwa janji politik Prabowo harus segera dibuktikan melalui kebijakan yang konkret dan tepat sasaran.***
Artikel Terkait
Prabowo Tekankan Efisiensi, Minta Menteri Kurangi Seremonial dan Perjalanan Luar Negeri!
Tiga Hakim Surabaya Ditangkap! Mahfud MD Apresiasi Langkah Berani Kejaksaan
Chusnul Mariyah Menguak Praktik Obral Gelar Doktor di Dunia Pendidikan
Jokowi Masih Berpengaruh? Apa Kata Rinny Budoyo Tentang Kabinet Baru Prabowo
Rocky Gerung Soroti Blunder Menteri Desa, Kesempatan Pertama Prabowo untuk Tegakkan Etika!
Pemimpin Berani, Prabowo Minta Menteri Mundur Jika Tak Dukung Makanan Bergizi