Tajam! Rocky Gerung Kritik Kabinet Prabowo yang Terlalu Gemuk: Beban Bagi Pajak Rakyat

Bisnisbandung.com - Rocky Gerung memberikan pandangannya terkait ukuran kabinet yang dibentuk oleh Prabowo Subianto, yang menurutnya terlalu besar dan berpotensi membebani rakyat melalui pajak.

Menurut Rocky Gerung, besarnya kabinet ini menimbulkan kekhawatiran akan efisiensi dan beban anggaran negara, terutama dalam hal belanja rutin yang akan menyedot Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Rocky  Gerung menyoroti bahwa kabinet yang besar mungkin dianggap dapat melayani lebih banyak sektor, namun hal tersebut tidak otomatis menjamin peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Kabinet Pak Prabowo memang akan jadi sangat besar, dan itu artinya akan menjadi beban bagi pajak rakyat yang akan membiayai. Tetapi mungkin juga orang berpikir bahwa kabinet yang besar bisa melayani lebih banyak,” jelasnya dilansir dari youtube pribadinya.

Baca Juga: Kolaborasi BRI dan BPJS Kesehatan, Jalin Kerja Sama Mendorong Revolusi Infrastruktur Kesehatan Indonesia

 Kekhawatiran utama muncul jika kabinet hanya berfokus pada melindungi kebijakan pemerintah tanpa memberikan perhatian yang cukup pada kebutuhan masyarakat, terutama kaum muda yang menghadapi tantangan dalam ketenagakerjaan dan daya saing ekonomi.

Ia juga menyinggung bahwa kabinet Prabowo mungkin akan diisi oleh orang-orang yang memiliki kesamaan pandangan dengan para pendukung pemerintahan sebelumnya.

 Hal ini dinilai dapat menghambat keberagaman pemikiran dan solusi dalam menghadapi masalah-masalah krusial bangsa.

Lebih lanjut, Rocky Gerung mempertanyakan apakah kabinet ini mampu menghasilkan kebijakan yang mengurangi ketergantungan pada utang, atau malah sebaliknya, terus membebani APBN dengan utang yang tidak memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan rakyat.

Baca Juga: Perang Melawan Korupsi, Ade Armando: Prabowo Serius atau Sekadar Janji?

Selain itu, Rocky Gerung mencatat bahwa sektor-sektor strategis seperti energi, lingkungan, dan industri ekstraktif kemungkinan besar akan dikuasai oleh pihak-pihak yang mewakili kepentingan oligarki.

Hal ini menambah kekhawatiran bahwa kabinet yang terlalu besar tidak akan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi perekonomian, melainkan hanya memperkuat kekuasaan segelintir elit.

“Dalam sorotan publik terhadap postur kabinet itu, timbul kecemasan atau kegelisahan bahwa APBN tidak mungkin dipakai untuk membiayai proyek kesejahteraan yang merupakan proyek-proyek akumulasi, yang minim dampaknya pada perluasan lapangan kerja,” lugasnya.

Baca Juga: Kabinet Gemuk Prabowo, Prof. Ikrar Nusa Bhakti: Apakah Solusi atau Beban Baru?