Ia juga menyinggung politik adu domba yang disebutnya sering digunakan oleh pemerintahan Jokowi untuk membungkam kelompok kritis.
Gde Siriana melihat aksi ini sebagai bagian dari upaya sistematis untuk memecah belah masyarakat.
Gde Siriana menilai semakin kuat sinyal bahwa aparat sering dijadikan alat kekuasaan untuk membungkam kritik dan demokrasi.
Ia juga menyoroti adanya permainan oligarki di balik aksi-aksi semacam ini, yang bertujuan untuk melindungi kepentingan ekonomi mereka.
Menurutnya para oligarki dan penguasa memiliki kepentingan yang sama dalam membungkam para aktivis dan kelompok kritis.
"Ada oligarki yang rakus terhadap tanah, dan mereka akan menggunakan segala cara untuk melindungi kepentingan mereka. Ketika ada yang mengganggu mereka akan menggunakan premanisme atau kekuatan lainnya untuk membungkam," tegas Gde.
Gde Siriana menekankan pentingnya tindakan serius dari pihak kepolisian terkait insiden ini.
Ia berharap aparat dapat memproses secara terbuka dan menunjukkan bahwa hukum benar-benar ditegakkan, bukan hanya sebagai formalitas untuk memenuhi kepuasan publik.
"Aparat harus menunjukkan bahwa mereka tidak terlibat dan benar-benar bertindak sesuai dengan moto presisi. Jika tidak, hal ini hanya akan memperkuat anggapan bahwa aparat digunakan sebagai alat kekuasaan," pungkas Gde Siriana.***
Artikel Terkait
Meninggalkan Jabatan untuk Kebangkitan PDI-P, Arteria Dahlan Mundur dari DPR
Gatot Nurmantyo Ungkap Rahasia Raja Jawa, Kontrol yang Mengikat Aparat Negara!
TAP MPR dan Sejarah yang Terancam Hilang, Pandangan Bivitri Susanti
Refly Harun Bongkar Alasan Jokowi Belum Pindahkan Ibu Kota ke IKN
Israel Serang Lebanon dan Yaman, Rocky Gerung: Kenapa Indonesia Sibuk Ribut Sendiri
Jokowi Buka Jalur Ekspor Pasir Laut, Parid Ridwanuddin: Peluang atau Ancaman Korupsi?