Tegaskan Kemandirian! Ichsanuddin Noorsy: DPD Jangan Rendahkan Diri

Bisnisbandung.com - Ekonom senior sekaligus pengamat politik Ichsanuddin Noorsy memberikan kritik tajam terkait kabar bahwa paket pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meminta restu kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Menurutnya langkah ini justru menurunkan posisi konstitusional DPD sebagai lembaga yang seharusnya memiliki kemandirian.

Dikutip dari youtube Ic The Real Show, Ichsanuddin Noorsy menjelaskan "Jika pimpinan DPD meminta restu kepada presiden terpilih maka secara otomatis bobot konstitusional DPD akan menurun."

Baca Juga: Cara Cepat Belajar Memahami dan Menyesuaikan Waktu dengan PST (Pacific Standard Time)

Dia menilai sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang terutama terkait daerah DPD tidak seharusnya berada di bawah pengaruh pihak eksekutif.

"Secara konstitusional DPD setara dengan Presiden. Permintaan restu ini malah mengurangi daya tawar DPD dalam melaksanakan tugasnya," tambahnya.

Ichsanuddin Noorsy juga mengingatkan bahwa tindakan ini akan berdampak langsung pada kemampuan DPD dalam memperjuangkan kepentingan rakyat daerah.

Terutama dalam menghadapi masalah ketidakadilan dan kemiskinan yang struktural.

"DPD sudah menemukan banyak bukti adanya ketidakadilan di daerah selama periode 2019-2024. Kalau pimpinan DPD meminta restu mereka sama saja melemahkan posisinya dalam memperjuangkan hal ini," lanjutnya.

Baca Juga: Simak Tren Warna Tahun 2025, Untuk Menambah Koleksi Fashion Anda!

Lebih lanjut Ichsanuddin Noorsy menyatakan bahwa tindakan meminta restu ini juga tidak sesuai dengan karakter Prabowo Subianto.

"Prabowo dikenal sebagai sosok yang selalu ingin membela rakyat dan memperjuangkan kebenaran. Kalau DPD minta restu, ini bertolak belakang dengan sikap Prabowo yang ingin berdiri di atas kebenaran," jelasnya.

Menurut Ichsanuddin Noorsy isu ini seolah sengaja dimanipulasi secara politik untuk mengesankan bahwa mencari restu dari pihak terpilih adalah bagian dari budaya politik yang sehat.

Padahal kata dia lembaga pengawas seperti DPD seharusnya berdiri sejajar dengan lembaga yang diawasi, termasuk presiden.

Baca Juga: KDM Jabarkan No Urut 4 di Pilkada Jabar Sesuai Filosofi Sunda