KKN Semakin Marak, Mahfud MD: Presiden Licik Harus Segera Mundur!

Bisnisbandung.com - Mahfud MD mengkritik keras kondisi etika pemerintahan saat ini. 

Mahfud MD mengungkapkan kegelisahannya tentang kerapuhan etika yang terus berlanjut sejak era Orde Baru hingga reformasi saat ini.

Menurutnya upaya pembaruan melalui TAP MPR Nomor 6 Tahun 2001 ternyata tidak membuahkan hasil yang signifikan bahkan praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) semakin marak.

Baca Juga: 120 Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2024-2029 Resmi Dilantik, Berikut Daftar Namanya

Mahfud MD menyoroti peningkatan kasus KKN secara kualitatif dan kuantitatif yang jauh lebih buruk dibandingkan masa Orde Baru.

Ia juga mengkritik pejabat yang pamer kemewahan seperti seorang kepala kantor wilayah pajak yang memiliki jet pribadi.

Menurutnya tindakan ini adalah contoh nyata dari hedonisme dan pemborosan yang sangat mencolok di tengah kondisi masyarakat yang masih membutuhkan perhatian dan kepedulian.

Dikutip dari youtube merdekadotcom, Mahfud MD mengatakan “Pemerintahan saat ini menunjukkan bahwa meskipun secara resmi kita berdaulat, substansi dari kedaulatan politik, ekonomi, dan budaya semakin tumpul.”

“Banyak kepentingan pribadi dan pengaruh asing yang mengganggu kemandirian negara kita,” tegas Mahfud MD.

Baca Juga: Gelar Pertemuan di Kota Bandung, SAI Canangkan Kesejahteraan Para Member

Mahfud MD juga memberikan contoh positif dari BJ Habibie.

Menurutnya Habibie adalah sosok yang mencontohkan etika dengan mengundurkan diri sebagai calon presiden setelah pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR, meskipun secara hukum ia masih berhak mencalonkan diri.

“Habibie menunjukkan bahwa etika lebih penting daripada hanya mematuhi hukum. Dia tidak ingin memperpanjang masa jabatannya hanya untuk kepentingan pribadi,” lanjut Mahfud.

Mahfud MD tidak segan-segan menyindir presiden-presiden yang berusaha memperpanjang jabatan mereka dengan berbagai cara.

Baca Juga: Hari Kedua Impact Festival 2024, YCAB dan Juara Capital luncurkan Produk Reksadana 'Juara Empowerment Balanced Fund'