Bisnisbandung.com - Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono membantah isu yang beredar mengenai penyewaan 1000 mobil mewah.
1000 mobil mewah tersebut untuk memfasilitasi tamu negara dalam rangka peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dalam klarifikasinya Heru menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar.
Baca Juga: Perbedaan Hijab dan Jilbab dalam Perspektif Islam
Menurut Heru mobil yang disediakan untuk acara tersebut hanya berjumlah 30 unit khusus untuk rombongan Presiden.
Sementara itu untuk tamu undangan yang berjumlah 3.000 orang akan menggunakan bus yang disediakan oleh pemerintah.
Heru menegaskan bahwa Sekretariat Negara atau Sekretariat Presiden tidak pernah melakukan kontrak sewa 1000 mobil.
Dikutip dari youtube kompas, Heru menjelaskan “Informasi yang menyebutkan kami menyewa 1000 unit mobil itu tidak benar.”
“Sekretariat Negara atau Sekretariat Presiden tidak pernah mengontrak mobil sebanyak itu. Mobil yang disiapkan hanya untuk rombongan Presiden,” jelas Heru.
Baca Juga: Perbedaan Hijab dan Jilbab dalam Perspektif Islam
Dalam kesempatan yang sama, Heru juga mengungkapkan bahwa permintaan penyewaan mobil di Balikpapan meningkat pesat menjelang acara 17 Agustus.
Hampir seluruh unit mobil di jasa rental mobil di kota Balikpapan sudah dipesan.
Permintaan ini datang dari berbagai kalangan termasuk Sekretariat Presiden, lembaga kementerian, serta sektor swasta.
Heru mengatakan “Permintaan unit mobil sangat tinggi, terutama menjelang acara 17 Agustus.”
Baca Juga: Presiden Jokowi menetapkan PP Untuk Atur Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Remaja Hingga Pelajar
Artikel Terkait
Ichsanuddin Noorsy: IKN Hanya Tambah Beban, Tidak Ada Manfaatnya!
Pejabat Kini Terlalu Nyaman, Mega Soekarnoputri: Semangat Kemerdekaan Memudar
Jokowi Juga Bisa Terlibat! Abraham Samad: Kecurangan Pemimpin Harus Dibongkar
Ridwan Kamil Siap Maju, Anies dan Ahok Terancam Tersingkir! Ade Armando: Ungkap Skema Politik DKI
Jokowi Gagal Fokus! Bandara VVIP IKN Berubah Jadi Bandara Komersial, Rocky Gerung: Kerja Tanpa Perencanaan
Harus Independen! Mahfud MD: KPK Jangan Jadi Alat Politik