Bisnisbandung.com - Ada pandangan yang menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) berhasil mengkanalisasi seluruh area perpolitikan Indonesia, termasuk TNI dan Polri.
Pandangan ini muncul dari keyakinan bahwa presiden Jokowi memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dan mengarahkan institusi negara, termasuk angkatan bersenjata dan kepolisian, sesuai dengan kebijakan politiknya. Namun, benarkah demikian?
Mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo, menanggapi hal ini dengan tegas. Di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored, Ia menekankan bahwa doktrin Pancasila TNI sudah sangat mengakar dan tak mudah tergoyahkan.
“Catatan saya adalah bahwa doktrin TNI sudah mengakar kuat,” ujarnya dilansir dari kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored.
Baca Juga: Gerindra Bertemu Habib Rizieq, Rocky Gerung: Anies Baswedan di Ujung Tanduk
“Meskipun ada anggapan bahwa TNI bisa dipengaruhi, pada kenyataannya, TNI tetap berpegang pada sumpahnya,” sambungnya.
Menurutnya, meskipun ada persepsi bahwa TNI bisa dipengaruhi, kenyataannya adalah TNI tetap setia pada sumpah dan prinsip yang mereka pegang.
Gatot Nurmantyo menegaskan bahwa TNI adalah institusi yang memiliki integritas dan komitmen kuat terhadap Pancasila dan negara.
“Jika ada pimpinan yang melanggar prinsip, TNI berhak melawan, bahkan jika itu berarti melawan pimpinan tertinggi. Ini adalah bagian dari integritas dan komitmen TNI terhadap Pancasila dan negara,” tegasnya.
Baca Juga: Menag Tegaskan Pancasila Bukan Hak Partai Tertentu, Rocky Gerung: Ada Maksud Politik
Ia menekankan jika ada pimpinan yang mencoba menyimpang dari prinsip-prinsip dasar ini, TNI memiliki hak dan kewajiban untuk melawan, bahkan jika hal tersebut berarti harus berhadapan dengan pimpinan tertinggi negara.
Maka TNI tidak akan semudah itu untuk memihak sepenuhnya kepada presiden Jokowi, karena mereka mengabdi untuk negara.
Hal ini menunjukkan bahwa loyalitas TNI bukan kepada individu atau jabatan, melainkan kepada sumpah dan nilai-nilai yang mereka junjung.
Lebih lanjut, Gatot Nurmatyo menjelaskan bahwa meskipun mungkin ada orang-orang dalam institusi yang tidak memiliki akar yang kuat atau tidak profesional, hal ini tidak bisa dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa seluruh institusi TNI dapat dipengaruhi oleh pimpinan politik.
Artikel Terkait
Jokowi dan Ambisi Kekuasaan Tak Terbendung, Deddy Sitorus Soroti Ancaman Demokrasi di Indonesia
Bisnis Keluarga Jokowi Mulai Terungkap, Berita Terkait Skandal Bobby Nasution dan Kahiyang Dihapus
Muncul Skandal Menantu dan Anak Jokowi , Rocky Gerung: Apa yang Disembunyikan Semakin Terbuka
Soal Blok Medan Dihapus dari Portal Berita RRI, Rocky Gerung: Jokowi Mengendalikan Opini Publik
Hasto Tegaskan Permintaan Maaf Jokowi Harus Diimbangi dengan Pertanggungjawaban Kebijakan
Ahok Tanggapi Permintaan Maaf Jokowi, Sesuai Etika Kepemimpinan Global