Namun, ini juga membawa risiko besar, terutama dalam hal keamanan siber.
Sulfikar Amir menekankan pentingnya langkah-langkah keamanan berlapis untuk melindungi data sensitif dan memastikan ketahanan sistem.
Sulfikar Amir menjelaskan standar global untuk keamanan siber dan motif politik di balik pendirian PDN.
"Struktur dan kepemimpinan PDN saat ini tidak memadai untuk memenuhi standar tersebut," tegas Sulfikar Amir.
Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan teknologi dan ambisi politik pemerintah.
Dengan semua kritik yang ada, desakan agar Menkominfo Budi Arie mundur pun semakin menguat.
“Di negara-negara maju ketika terjadi kegagalan besar seperti ini, ada budaya malu dan tanggung jawab yang tinggi. Pemimpin yang gagal biasanya akan mundur demi kepentingan yang lebih besar,” tambah Sulfikar Amir.
Sulfikar Amir juga menyoroti pentingnya pembenahan kelembagaan di Kemenkominfo.
"PDN memang sangat dibutuhkan, tapi strukturnya harus dirombak total, baik dari segi sistem informasi maupun kelembagaannya," tutupnya.
Ia menyarankan agar pengelolaan PDN dilakukan oleh individu-individu yang memiliki kompetensi tinggi di bidang keamanan siber dan teknologi informasi.***
Artikel Terkait
Menelusuri Langkah Mahfud MD Pasca Kekalahan, Menuju Keadilan dan Demokrasi
Jelang Pilkada 2024, Presiden Jokowi Serukan Netralitas Polri
Presiden Jokowi Gaet Luhut untuk Atur 'Family Office', Targetkan Investasi Rp 5000 Triliun
Luhut Ungkap Cara Kerja Family Office, Investasi Tanpa Pajak di Indonesia
PKB Buka Kartu, Syaiful Huda: Sandiaga Uno Dibahas untuk Pilkada
Heru Budi Ogah Maju Pilkada Jakarta 2024 Meski Diusulkan Demokrat, Ini Alasannya