Bisnisbandung.com - Intelektual terkemuka Rocky Gerung mengomentari kinerja Polri di bawah pemerintahan Jokowi dengan penuh kewaspadaan.
Meskipun mengakui prestasi yang patut diapresiasi, Rocky Gerung juga menyuarakan keprihatinan serius terkait netralitas institusi tersebut.
Menurut Rocky Gerung Polri sebagai institusi keamanan nasional telah menunjukkan capaian yang signifikan dalam menjaga ketertiban masyarakat.
Baca Juga: 5 Cara Mengatasi Kecanduan Judi Online yang Bisa Kamu Coba
Namun demikian, masalah netralitas Polri dalam konteks politik menjadi sorotan utama.
"Kita harus memastikan bahwa Polri tetap berada di wilayah sipil dan menjaga kewibawaannya sebagai pelayan publik yang netral," ujar Rocky Gerung yang dikutip dari youtube pribadinya.
Rocky Gerung menegaskan bahwa netralitas Polri menjadi krusial terutama dalam konteks politik seperti pilpres dan pemilihan kepala daerah.
Dia menyatakan bahwa keterlibatan Polri dalam urusan politik dapat mengganggu integritas institusi tersebut serta mengancam demokrasi yang ada.
Baca Juga: Prancis Berhasil Menang Melawan Belgia, Ketergantungan Terhadap Kevin De Bruyne Jadi Sorotan
Pengamat ini juga memberikan catatan bahwa peningkatan kualitas pelayanan dan profesionalisme Polri harus diimbangi dengan komitmen yang kuat terhadap prinsip netralitas.
"Keberhasilan Polri dalam menjaga keamanan tidak boleh mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi dan netralitas," tambahnya.
Dalam pandangan Rocky Gerung peningkatan transparansi dan akuntabilitas Polri dalam menjalankan tugasnya menjadi kunci untuk memastikan bahwa institusi ini tetap berada pada jalur yang benar.
"Kita perlu mendorong Polri untuk lebih terbuka dan bertanggung jawab kepada publik agar dapat membangun kepercayaan yang lebih besar," ucapnya.
Selain itu Rocky Gerung memberikan apresiasi atas pencapaian Polri dalam menjaga keamanan.
Artikel Terkait
Menelusuri Langkah Mahfud MD Pasca Kekalahan, Menuju Keadilan dan Demokrasi
Jelang Pilkada 2024, Presiden Jokowi Serukan Netralitas Polri
Presiden Jokowi Gaet Luhut untuk Atur 'Family Office', Targetkan Investasi Rp 5000 Triliun
Luhut Ungkap Cara Kerja Family Office, Investasi Tanpa Pajak di Indonesia
PKB Buka Kartu, Syaiful Huda: Sandiaga Uno Dibahas untuk Pilkada
Heru Budi Ogah Maju Pilkada Jakarta 2024 Meski Diusulkan Demokrat, Ini Alasannya