Tajam! Said Didu Kritik Presiden Jokowi Masalah Bantuan Beras Premium: Berhentilah Bodohi Rakyat

Bisnisbandung.com - Said Didu menanggapi cuitan Joko Widodo (Jokowi) di akun X  nya yang berisi bantuan cadangan pangan yang diberikan kepada masyarakat harus beras premium.

Sontak hal itu mendapat cibiran dari Said Didu yang menuliskan, “Bpk Presiden, berhentilah bodohi rakyat.”

Melalui akun X pribadinya Ia mengomentari juga menjelaskan alasannya mengungkapkan hal seperti itu untuk presiden Jokowi. Ada penjelasan yang dipaparkannya.

Baca Juga: BRI Ikut Serta Dalam Pemberantasan Judi Online dengan Aktif Blokir Ribuan Rekening Terindikasi Penampungan Judi Online 

“Beras yang dibagikan tersebut beras premium karena beraas jenis itulah yang bapak impor akhir, akhir ini,” cuitnya

Said Didu menyatakan bahwa beras yang dibagikan tersebut adalah beras premium karena jenis inilah yang diimpor oleh pemerintah akhir-akhir ini.

Menurutnya, penggunaan beras premium dalam bantuan ini bukanlah hal yang murni dari produksi dalam negeri, melainkan hasil dari kebijakan impor.

Baca Juga: Investasi Asing Mundur, Rocky Gerung: Prabowo Harus Pulihkan Kepercayaan Dunia Internasional 

Kemudian stok beras pemerintah yang mencapai 1,7 juta ton disebut Said Didu berasal dari impor beras sekitar 3,5 juta ton pada tahun 2023/2024.

“Stok beras pemerintah mencapai 1,7 juta ton karena 2023/2024 Bapak impor beras sekitar 3,5 juta ton – impor tertinggi selama ini,” sambungnya

Angka ini, menurutnya, merupakan jumlah impor tertinggi selama ini. Dengan kata lain, Said Didu menuduh bahwa kebijakan bantuan beras premium ini merupakan hasil dari keputusan impor besar-besaran yang dilakukan pemerintah, bukan dari hasil pertanian lokal.

Baca Juga: Kebocoran Pusat Data Nasional Akibat Serangan Ransomware? Menkominfo Budi Arie: Belum Terbukti 

Kritik dari Said Didu ini mencerminkan kekhawatiran bahwa kebijakan pangan pemerintah tidak mendukung petani lokal.

Impor beras dalam jumlah besar dapat menekan harga beras lokal, yang pada akhirnya merugikan petani. Selain itu, penggunaan beras impor sebagai bantuan pangan bisa dianggap sebagai langkah yang kurang mendukung kemandirian pangan dalam negeri.