Rocky Gerung Menduga Ada Tekanan Politik Terhadap PDIP Terkait Pemeriksaan Hasto Oleh KPK

Tidak bisa dipungkiri bahwa penggunaan instrumen hukum di era pemerintahan Jokowi kerap dianggap sebagai alat untuk menekan lawan politik dan melindungi kawan koalisi.

Rocky Gerung menyebutkan bahwa instrumen hukum seharusnya tidak digunakan untuk dendam politik.

"Kalau memang korupsi ya tangkap, jangan dicampur aduk dengan urusan politik," tegasnya.

Baca Juga: Pertamina Catat Kenaikan Produksi Minyak 10% di Tahun 2023

Dalam kasus Harun Masiku, ia menyoroti bahwa KPK sebenarnya tahu keberadaan Harun, namun penanganannya terkesan ditunda-tunda.

"Kenapa baru sekarang kasus ini digulirkan lagi? Ini jelas ada motif politik di baliknya," ujar Rocky Gerung.

Friksi antara PDIP dan Jokowi semakin memanas dengan adanya tuntutan agar Jokowi dipecat sebagai kader PDIP.

Meski bukan sebagai presiden, tuntutan ini menunjukkan betapa seriusnya gesekan internal di tubuh partai berlambang banteng tersebut.

Baca Juga: Bocoran Terbaru, Segini Ukuran iPhone 16 Pro dan iPhone 16 Pro Max

"Kita harus jujur, Jokowi tahu kasus ini sejak lama tapi menundanya untuk kepentingan politik. Ini jahat, dan rakyat melihatnya," kata Rocky Gerung.

Ia menambahkan bahwa publik akan terus menagih janji Jokowi yang pernah berkomitmen untuk memimpin langsung pemberantasan korupsi.

Kini, perhatian tertuju pada langkah-langkah yang akan diambil oleh PDIP dan Jokowi.

"Korupsi adalah korupsi, politik adalah politik. Jangan ditukar tambah," pungkas Rocky Gerung. 

Dengan dinamika yang terus berkembang, kasus ini dipastikan akan menjadi sorotan utama dalam beberapa pekan ke depan. ***