Demokrasi Terancam, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Tuding Hukum Dimanipulasi!

Bisnisbandung.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyoroti tantangan politik dan tugas berat dalam membangun sistem hukum yang berkeadilan di Indonesia.

Megawati menegaskan pentingnya hukum yang mengandung kebenaran dalam demokrasi.

Menurutnya, tugas ini tidaklah ringan mengingat banyaknya manipulasi hukum yang terjadi saat ini.

Baca Juga: Mau Sukses Di Tanah Rantau? Ini Dia Sejumlah Strateginya!

"Hukum yang berkeadilan sekarang harus melawan hukum yang dimanipulasi," ujar Megawati yang dikutip dari youtube kompas.

Megawati mengungkapkan bahwa praktik manipulasi hukum telah terjadi di berbagai lembaga penting seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Megawati juga menyoroti kinerja KPU yang menurutnya tidak menunjukkan netralitas dan kejujuran.

"KPU kok enggak ngerti saya, kok bisa nurut gitu? Padahal Komisi Pemilihan Umum kan harusnya netral, jujur, dan adil," kritiknya.

Baca Juga: Kontroversi Dermaga Apung yang Dibangun Tentara AS di Lepas Pantai Gaza: Pengiriman Bantuan atau Peralatan Militer?

Ia juga menyoroti peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang dinilainya kurang aktif dalam mengawasi pelanggaran pemilu.

"Saya dengar semprit enggak ada, kan mestinya sempritnya tuh keras banget. Prat Prit, apalagi yang kemarin mestinya prat Prit prat prot, tapi enggak ada, sepi sunyi," ujarnya.

Megawati menegaskan bahwa perbaikan sistem hukum sangat penting untuk menopang kehidupan demokrasi yang sehat.

Ia mengajak semua pihak untuk memperbaiki kondisi hukum di Indonesia.

"Susah-susah saya tuh suka mikirnya gini, berdoa sama yang di atas. Emangnya gampang milih pemimpin?" katanya.

Baca Juga: Turis Asal Italia-Jerman Terkejut Diberi Julukan Fasis oleh Sopir Taksi di China