Dinilai Telah Porak-Porandakan Demokrasi, Rocky Gerung : Jokowi Harus Dihukum !

Kritik Rocky Gerung juga mengarah kepada Prabowo atas dukungannya terhadap Gibran, yang menurutnya menunjukkan kurangnya refleksi dalam menentukan calon pemimpin.

Baca Juga: Bersilahturahmi Tanpa Politik, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD Rayakan Lebaran dengan Keakraban

Meski begitu Rocky berharap bahwa Mahkamah Konstitusi bisa mengambil langkah tegas dalam membatalkan kehadiran Gibran.

Langkah tegas MK baginya merupakan sebuah tindakan yang menunjukkan bahwa pelanggaran politik tidak akan dibiarkan begitu saja.

Pemahaman tentang sikap terlalu memaafkan kesalahan politik juga menjadi sorotan Rocky Gerung, yang menurutnya berujung pada kurangnya pembelajaran dari masa lalu.

Pertimbangan bahwa Gibran mungkin terlibat dalam pelanggaran hukum juga perlu diperhitungkan, menurut pandangan Rocky Gerung, dan hal ini harus dihadapi secara serius.

Rocky Gerung juga mengajukan pertanyaan tentang motif sebenarnya dari Prabowo dalam mendukung Gibran, serta apakah langkah ini benar-benar tepat untuk demokrasi Indonesia.

Baca Juga: PBNU: Pemimpin Harus Luruskan Niat di Tengah Tahun Politik 

Dia menekankan bahwa suara kritis masyarakat harus didengarkan dengan lebih serius lagi, sebagai bagian dari proses perbaikan politik yang menurutnya harus terjadi.

Rocky Gerung mengingatkan bahwa masalah politik Indonesia tidak akan selesai hanya dengan kepergian Jokowi dari kekuasaan.

Bagi Rocky Gerung, keputusan Mahkamah Konstitusi tentang Gibran akan menjadi indikator penting bagaimana kita sebagai bangsa menanggapi pelanggaran politik.

Melalui analisisnya yang tajam dan kritis, Rocky Gerung memberikan gambaran yang mendalam tentang tantangan dan potensi demokrasi Indonesia.

Ia mengajak kita semua untuk terus berpikir kritis, bertindak secara bertanggung jawab, dan memperjuangkan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat dan bermartabat.

Baca Juga: Dasco: Komunikasi Lancar Antara PDIP dan Gerindra, Rekonsiliasi Tidak Perlu 

Sebagai penutup, Rocky menyatakan bahwa demokrasi Indonesia membutuhkan pembaruan yang mendasar, bukan sekadar perubahan kosmetik.