Bahlil Sebut Presiden Jokowi Kemungkinan Besar Akan Jadi Penasihat Khusus Prabowo

Bisnisbandung.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, menyebut Presiden Jokowi berkemungkinan besar akan menjadi penasihat khusus Pak Prabowo di kabinet pemerintahan yang akan datang.

Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil saat ditanya wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin 8 April 2024.

"Ya semua kemungkinan itu kan bisa terjadi. Ya namanya kemungkinan semua terjadi selama dalam rangka konstitusional," ucap Bahlil.

Baca Juga: Ini Dia Langkah Praktis Forest Bathing Untuk Kesehatan Anda

Walaupun Presiden Jokowi nanti akan menjadi penasihat khusus Pak Prabowo di kabinet pemerintahan yang akan datang, Bahlil menegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak akan ikut campur dalam urusan pemerintahan.

Hal ini karena menurutnya Presiden Jokowi pasti sudah paham bahwa urusan pemerintahan merupakan hak prerogatif dari presiden terpilih.

"Itu kan hak prerogatif presiden terpilih. Pak Presiden Jokowi ini kan sudah dua kali menjabat presiden, tahu mana hak prerogatif presiden terpilih mana yang bukan," ujar Bahlil.

Baca Juga: Rocky Gerung Prediksi Pemilu Tanpa Gibran, Prabowo Bisa Raih 70 Persen Suara di Pilpres 2024

Saat ditanya apakah program-program presiden terpilih Prabowo Subianto sudah dibahas dalam RAPBN 2025, Bahlil mengaku bahwa program paslon 02 memang sudah dimasukan kedalam RAPBN 2025.

Walaupun program paslon 02 sudah dibahas, Bahlil menegaskan pembahasan tersebut masih bersifat mendasar saja. Hal ini dikarenakan MK belum memutuskan terkait gugatan sengketa hasil Pilpres 2024.

"Karena ini sifatnya berkelanjutan maka program-program 2025 sudah harus mencerminkan tentang visi misi dan program besar dari presiden terpilih. Tapi kan itu akan diputuskan pada saat MK dan penetapan KPU," ucap Bahlil.

Baca Juga: Intip Prestasi Nirina Zubir Yuk, Bisa Menjadi Inspirasi Generasi Z Dalam Merintis Karir Sebagai Artis

"Jadi jangan kita mendahului apa yang menjadi tugas daripada MK dan KPU. Tapi bahwa ancang-ancang besar, garis besarnya mungkin saja itu sudah dimasukkan," sambungnya.***