Mahasiswa dan Pelajar Unjuk Rasa Menolak Hak Angket DPR : Agar Menjaga Kondusifitas Pasca Pemilu

photo author
- Sabtu, 2 Maret 2024 | 19:30 WIB
Aksi unjuk rasa mahasiswa dan pelajar menolak hak angket (Tangkapan layar youtube tvonenews  )
Aksi unjuk rasa mahasiswa dan pelajar menolak hak angket (Tangkapan layar youtube tvonenews )

Bisnisbandung.com - Pada Sabtu, 2 Maret 2024, Seribu mahasiswa dan pelajar yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Jakarta dan gerakan pelajar Solid melakukan aksi di depan gedung DPR.

Mereka dengan keras  berteriak menolak diadakannya hak angket dalam agenda politik. 

Aksi unjuk rasa  yang digelar secara damai, mereka membawa spanduk yang bertuliskan "Menolak Hak Angket".

Baca Juga: Inilah Hadiah Pensiun Presiden RI dari Soeharto sampai Jokowi

Juga menyuarakan dengan lantang  ketidaksetujuan mereka terhadap rencana penggunaan hak angket oleh anggota dewan.

Ketertiban dalam aksi tersebut dijaga ketat oleh petugas kepolisian Polres Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya.

Ratusan mahasiswa dan pelajar berunjuk rasa dengan tegas, berharap agar hak angket tidak dilaksanakan.

Baca Juga: Wapres Ma'ruf Amin: Pilkada Serentak Harus Jalan Jujur dan Adil Pasca-Pemilu

Kehadiran massa ini turut mempengaruhi lalu lintas di sekitar gedung DPR.

Ruas Jalan Gatot Subroto mengarah selatan ditutup sementara, dengan pengalihan kendaraan dari arah Gatot Subroto menuju Selipi dan Palmerah dialihkan melalui rute alternatif.

Dalam orasi-orasi mereka, perwakilan dari aliansi mahasiswa Jakarta dan gerakan pelajar Solid menekankan pentingnya menjaga kondusifitas politik, khususnya menjelang Pemilu tahun 2024.

Baca Juga: Viral Remaja Wanita Jadi Korban Bullying Brutal Hingga Kepala Ditendang

“Kita disini bersama-sama dengan para pelajar dan mahasiswa, mengingat dan menghimbau kepada seluruh kepada seluruh elit-elit politik untuk tetap menjaga kondisifitas pasca pemilu 2024,” ucap perwakilan pelajar dilansir dari youtube tvonenews

Mereka mengingatkan para elit politik untuk tidak melakukan intervensi atau intimidasi terhadap proses rekapitulasi Pemilu, yang dianggap sebagai upaya politisasi yang merugikan proses demokrasi.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Alit Suwirya

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X