PDIP Lawan Politisasi Bansos, Hasto Kristiyanto Tegaskan Ini Kebijakan Negara

Bisnsibandung.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa program bantuan sosial (bansos) merupakan kebijakan negara dan bukan sekadar inisiatif perseorangan.

Menurut Hasto PDIP terus memperjuangkan bansos untuk rakyat tidak mampu.

Bahkan menjadi satu-satunya partai yang mengadakan rapat kerja nasional dengan fokus pada fakir miskin dan anak terlantar.

Baca Juga: Ini Dia Aneka Resep Minuman Hangat Yang Baik Bagi Kesehatan Anda

Dikutip dari youtube kompas, Hasto menyatakan, "Bansos itu muncul dari kebijakan negara, PDI Perjuangan terus memperjuangkan itu”.

“Bahkan satu-satunya partai yang mengadakan rapat kerja nasional (dengan tema) fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara hanyalah PDI Perjuangan," tambahnya.

Namun, tengah beredar pandangan publik yang melihat adanya politisasi bansos untuk kepentingan elektoral dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Bahkan, beberapa pihak terang-terangan memasang stiker Pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada beras bansos untuk rakyat miskin yang disalurkan oleh Badan Urusan Logistik (Bulog).

Baca Juga: Ini Dia Sejumlah Minuman Untuk Menghangatkan Badan Di Musim Hujan, Buat Sendiri Bisa Lho

Menanggapi hal ini, Hasto mengkritik politisasi bansos sebagai tindakan yang merugikan rakyat dan tidak sesuai dengan prinsip tata kenegaraan yang baik.

"Politik bansos yang sangat serius justru ini mencederai rakyat dan ini tidak sesuai dengan tata kenegaraan yang baik," ujar Hasto.

Meski begitu, Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, menegaskan bahwa PDIP berjuang untuk program Bansos di DPR agar dijalankan oleh pemerintah.

Ia menilai bahwa pembagian Bansos seharusnya melibatkan Menteri Sosial Tri Risma sebagai bentuk integritas dalam pelaksanaan program tersebut.

Baca Juga: 7 Kebiasaan Ini akan Menambah Daya Tarikmu, Bukan hanya Soal Penampilan Tapi Energi Positif dari Dalam