Anies Baswedan Singgung Isu Pelanggaran HAM Pasca Pilpres 2019

Bisnisbandung.com - Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengangkat isu serius tentang penyelesaian hukum.

Isu tersebut terkait pelanggaran HAM pasca Pilpres 2019 dalam debat perdana pemilihan presiden.

Dalam pernyataannya, Anies mengecam pelanggaran HAM dan menekankan perlunya menguatkan kembali prinsip negara hukum.

Baca Juga: Real Madrid Menangkan Pertandingan Terakhir di Babak Penyisihan Grup Liga Champions

Mengutip dari unggahan Instagram Zhiraz Juniar, Anies menyampaikan keinginannya agar insiden serupa tidak terulang di masa mendatang.

Menurutnya, negara hukum seharusnya menempatkan hukum sebagai rujukan utama untuk memastikan keadilan, memberikan manfaat, dan kepastian kepada semua warga negara.

Anies dengan tegas menyatakan bahwa prinsip ini harus dipegang teguh oleh semua pemegang kekuasaan, baik yang berada di puncak maupun di jajaran.

Ia mengkritisi banyaknya aturan yang diambil sesuai dengan kepentingan tertentu, dan mengatakan bahwa hal ini perlu diubah dan dikembalikan ke arah yang seharusnya.

Baca Juga: Politik Kebijakan Lingkungan: Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan

"Kami melihat perubahan ini harus dikembalikan. Negara ini adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan," tegas Anies.

Ia menekankan bahwa dalam negara hukum, kekuasaan diatur oleh hukum, sedangkan dalam negara kekuasaan, hukum diatur oleh penguasa.

Anies dengan lugas menyatakan bahwa mereka tidak ingin negara ini menjadi tempat di mana kekuasaan diatur oleh penguasa semata.

Anies juga menyoroti kasus spesifik yang melibatkan ayahnya, Harun Al Rasyid yang merupakan pendukung Pak Prabowo pada Pilpres 2019.

Baca Juga: Manchester United Harus Akui Keunggulan Bayern Munchen Di Liga Champions