Suara Prabowo - Gibran Bisa Tergerus Jika PDI Perjuangan Terus Dengungkan Isu Ini Ke Publik

Apalagi kita baru saja menyaksikan bagaimana pihak mereka melobi Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan batas usia Capres Cawapres.

Belum lagi isu politik dinasti yang santer kita dengar beritanya dimana-mana, semua itu pada akhirnya dialamatkan kepada Prabowo dan timnya.

Bila selama masa kampanye, isu ini tetap jadi materi "jualan" pihak lawan, bisa jadi mengurangi minat pemilih untuk mencoblos Prabowo di pemilu.

3. Pelanggaran HAM Berat
Lagi-lagi nama Prabowo dikaitkan dengan kejadian memilukan di masa lalu yakni pelanggaran HAM yang menyita perhatian publik secara luas kala itu.

Berita tersebut masih sering dikumandangkan hingga hari ini. Prabowo disebut terlibat dalam kasus penculikan aktivis 1998 prodemokrasi.

Fakta tersebut diungkapkan oleh Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti. Ia menyebut kala itu Prabowo yang berpangkat Letjen bertindak sebagai Danjen Kopassus.

Fatia mengatakan bahwa Prabowo dalam satuan militer memerintahkan Tim Mawar untuk menghilangkan paksa aktivis yang pro demokrasi di tahun 1998.

Baca Juga: Kepolisian Sita Puluhan Botol Miras di Pertandingan Persib Kontra Arema FC

Menurut Fatia, Prabowo jelas orang yang harus bertanggung jawab terhadap kasus kelam yang menyeret nama Menteri Pertahanan tersebut sebagai pelanggar HAM berat.

Pernyataan ini disampaikan Fatia kala kepala BIN Budi Gunawan memuji Prabowo tentang aura Jokowi berpindah pada Prabowo.

Pernyataan Fatia tersebut diperkuat oleh Agum Gumelar, mantan komandan Kopassus yang juga anggota DKP kala itu.

Menurut Agum DKP melakukan investigasi dan hasilnya adalah benar bahwa Prabowo terlibat pelanggaran HAM berat di tahun 1998.

Beberapa waktu lalu, politisi PDIP Adian Napitupulu berujar kepublik untuk tidak memilih capres di tahun 2024 yang pernah masuk dalam daftar hitam pelanggar HAM berat.

Tiga fakta diatas hanya sebatas informasi, keputusan untuk memilih tetap ada pada masyarakat.***