Solusi Terkini, Pemerintah Umumkan Paket Kebijakan untuk Hadapi El Nino dan Ekonomi Global

Bisnisbandung.com-Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meluncurkan paket kebijakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk jaga kestabilan dan momentum pemulihan ekonomi.

Kebijakan itu dilaksanakan dalam rencana memberi respon gejolak ekonomi global, perlambatan ekonomi Tiongkok, dan kemarau panjang akibat El Nino.

"Saya ingin sampaikan langkah-langkah peraturan APBN untuk jaga stabilitas dan jaga momentum pemulihan ekonomi di tengah-tengah deraan dan tekanan yang saat ini terjadi dari ekonomi global. Ada juga faktor El Nino yang kita lihat memukul terutama warga kita yang berpendapatan rendah," tutur Menteri Keuangan (Menkeu) dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Rabu (25/10/2023), di Jakarta.

Baca Juga: Kenapa Lowongan Pekerjaan Mengharuskan Karyawan Pintar Bahasa Inggris Sekarang?

Menkeu menjelaskan, terjadinya El Nino menyebabkan kenaikan harga komoditas seperti beras yang memicu tekanan inflasi tinggi.

Disamping itu, tingginya suku bunga di negara maju dan menurunnya outlook perekonomian global memunculkan imbas yang terasa sangat dalam ekonomi dan masyarakat.

"Karena itu APBN perlu untuk memberi pelindungan dengan penebalan bantuan sosial. Ini supaya terutama warga rendah yang berpendapatan rendah kita ingin perkuat kegiatan ekonomi khususnya di tingkat grass root dengan UMKM. UMKM kita kita ingin terus dorong, khususnya untuk penyaluran KUR dan kita ingin semakin tingkatkan terutama bidang properti perumahan," katanya.

Baca Juga: Berbicara di Capital Market Summit & Expo (CMSE) 2023, Lo Kheng Hong Berbagi Tips Investasi

Sri Mulyani menerangkan, paket kebijakan pertama ialah penebalan bantuan sosial berbentuk tambahan bantuan beras dan bantuan langsung tunai (BLT). Peraturan ini mempunyai tujuan jaga daya beli, stabilisasi harga, dan pengendalian inflasi.

Tambahan bantuan beras akan diberikan ke 21,3 juta kelompok penerima manfaat sejumlah 10 kilogaram sepanjang bulan Desember dengan keseluruhan keperluan anggaran Rp2,67 triliun.

Sementara, BLT akan diberikan ke 18,8 juta kelompok penerima manfaat sejumlah Rp200 ribu /bulan sepanjang November-Desember dengan keseluruhan keperluan anggaran Rp7,52 triliun.

Baca Juga: Tips Rawat Kendaraan Untuk Road Trip

Paket kebijakan ke-2 diperuntukkan untuk memaksimalkan peranan UMKM lewat pemercepatan realisasi kredit usaha rakyat (KUR).

"Kita menggerakkan KUR ini ya tahun ini agar dapat ditingkatkan mencapai Rp297 [triliun] targetnya. Kita menyaksikan pelaksanaan KUR cukup tersendat pada semester satu, karena itu kita meminta supaya program ini diakselerasi hingga dapat terwujud target 297," katanya.