BISNIS BANDUNG - Presiden Jokowi Widodo menyebut, penyebab terjadinya banjir di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, karena kerusakan daerah tangkapan hujan.
“Ya itu memang karena kerusakan catchment area, daerah tangkapan hujan yang sudah berpuluh-puluh tahun. Ya itu yang harus kita hentikan. karena memang masalah utamanya ada di situ. Kapuas meluber karena daerah tangkapan hujan rusak,” ujar Jokowi dalam keterangan persnya, di Banten, Selasa (16/11/2021). dodo (Dok. Biro Pers Sekretariat Negara).
Dikatakan Jokowi, terkait hal ini pemerintah akan segera menyelesaikan masalah daerah tangkapan hujan itu.Pemerintah akan membangun persemaian untuk mengatasi itu.
"Nanti akan mulai mungkin tahun depan kita bangun nursery, persemaian. Sehingga ada penghijauan kembali di daerah-daerah hulu, di daerah-daerah tangkapan hujan, di catchment area. Kita perbaiki. Karena memang kerusakannya ada di situ. Selain memang ada hujan yang lebih ekstrem dari biasanya," ujar Jokowi.
Saat ini sedkitnya 33.000 jiwa mengungsi akibat banjir yang melanda Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Mereka berasal dari sembilan kecamatan yang terdampak banjir sejak 21 Oktober 2021.
"Berdasar data pada Sabtu (13/11/2021), pukul 17.00 WIB, sebanyak 10.381 KK atau 33.221 jiwa masih mengungsi," kata Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasinal Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu lalu. Masyarakat terdampak ini tersebar di 12 kecamatan, antara lain Kecamatan Kayan Hulu, Kayan Hilir, Binjai Hulu, Sintang, Sepauk, Tempunak, Ketungau Hilir, Dedai, Serawai, Ambalau, Sei Tebelian dan Kelam Permai. Pantauan BPBD setempat menyebutkan wilayah yang terdampak paling tinggi berada di Kecamatan Kayan Hulu, Kayan Hilir dan Sintang.
Deforestasi Jadi penyebab banjir ?
Mengutip data greenpeace, pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit merupakan penyebab utama deforestasi di Indonesia selama dua dekade terakhir.1-Kerugian tersebut seharusnya diminimalisir oleh penetapan kawasan hutan nasional, yakni penetapan bagi wilayah yang ditujukan untuk diurus secara permanen sebagai hutan.2- Kawasan hutan mencakup hutan produksi, yang di dalamnya terdapat kegiatan ekonomi terbatas seperti ekstraksi produk hutan. Di dalamnya juga mencakup hutan yang melindungi daerah resapan air, serta hutan konservasi, termasuk di dalamnya cagar alam dan taman nasional. Perkebunan kelapa sawit hukumnya ilegal di dalam kawasan hutan. Namun, analisis yang dilakukan oleh Greenpeace dan TheTreeMap untuk laporan ini menemukan bahwa pada akhir 2019, terdapat total 3,12 juta hektar (ha) kelapa sawit yang ditanam di dalam kawasan hutan Indonesia. Dari jumlah tersebut, separuhnya (1,55 juta ha) merupakan perusahaan perkebunan. 3 -Kami menemukan setidaknya 600 perusahaan perkebunan dengan luas perkebunan di atas 10 ha di dalam kawasan hutan.4 Paruh sisa dari perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan (1,56 Mha) merupakan perkebunan swadaya mandiri. 5- Dengan demikian, 19% dari 16,38 juta hektar estimasi resmi. 6- total perkebunan kelapa sawit di Indonesia, berada di dalam kawasan hutan. Minyak kelapa sawit ini diproduksi di dalam setiap kategori kawasan hutan, mulai dari taman nasional, suaka margasatwa, bahkan situs UNESCO dan tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Analisis kami mengindikasikan bahwa per 2019, perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan Indonesia mencakup 183.687 ha yang sebelumnya terpetakan sebagai habitat orangutan, serta 148.839 ha habitat harimau Sumatera. (B-003) ***
