BISNIS BANDUNG- Direktur Rumah Politik Indonesia (RPI) Fernando Emas meminta agar menteri yang diduga jadi “cukong” dan terlibat dalam menikmati keuntungan besar dari harga PCR segera dicopot. Tindakan para pejabat ini dinilai sangat memalukan dengan mengambil untung di atas penderitaan rakyat.
"Saatnya Jokowi bertindak terhadap para pembantunya yang tidak berpihak pada pemerintah dan rakyat. Jokowi harus segera mencopot para menterinya yang dianggap memanfaatkan pandemi covid-19 demi memperkaya diri sendiri dengan terlibat dalam bisnis PCR.," kata Fernando, Rabu, ( 3/11/21).
" PCR dimanfaatkan oleh para mafia untuk merampok uang rakyat dengan dalih membantu melalui penjualan PCR dengan harga tinggi," ujar Fernando.
Presiden Jokowi jangan sampai terlihat lemah karena mempertahankan para menteri yang memperkaya diri sendiri melalui kebijakan yang berpihak pada bisnisnya serta kelompoknya.
Ditegaskan Fernando , sebaiknya para menteri yang selama ini menikmati keuntungan di atas kesengsaraan rakyat melalui bisnis bisnis PCR segera mengundurkan diri sebelum dicopot oleh Presiden Jokowi, jangan malu dan gengsi," tutur Fernando.
"Perilakunya sudah tidak mencerminkan seorang pejabat negara tetapi seperti perampok yang menikmati keuntungan besar di atas penderitaan masyarakat," ujar Fenando menegaskan.
Memberantas mafia
Ormas Pro Jokowi (Projo) mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang menurunkan biaya tes PCR hingga Rp 300.000. Projo menyebut ada mafia PCR yang merampok rakyat. Menurut Ketua Satgas Nasional Gerakan Percepatan Vaksinasi COVID-19 DPP Projo, Panel Barus, memotong biaya PCR menjadi Rp 300.000 adalah langkah awal Presiden Jokowi memberantas mafia. Yang diyakini akan diikuti keputusan tegas selanjutnya. "Presiden sudah tahu bahwa mafia PCR telah merampok rakyat yang tengah kesusahan karena pandemi. Mafia itu parasit, benalu, dalam penanganan COVID-19," ujar Panel Barus dalam pernyataannya Kamis pekan lalu. Panel merasa aneh , saat pandemi corona sedang ganas , masyarakat dapat menggunakan antigen dan Genose.
“Tapi sekarang, ketika kasus melandai, malah dimonopoli PCR.Apa gunanya percepatan dan perluasan vaksinasi?" ujar Panel Barus. Dia meminta masyarakat untuk terus memantau harga PCR di lapangan. Tes PCR tidak diperlukan lagi ketika vaksinasi sudah masif dan meluas. Pada awal pandemi covid-19, harga PCR mencapai Rp 2-3 juta. Saat ini bisa diberlakukan harga Rp 300.000. Panel Barus mempersilakan masyarakat menghitung sendiri berapa selisih uang rakyat yang sudah disedot mafia PCR selama setahun pandemi. (B-003) ***
