BISNIS BANDUNG – Setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar harga tes PCR diturunkan menjadi Rp 300.000 untuk penumpang pesawat. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengaku , harga Rp 300.000 untuk tes PCR murah bagi menteri, tidak untuk rakyat. "Harga tes PCR Rp 300.000 murah? Pasti murah kalau standar yang dipakai untuk kemampuan seorang menteri. Duit segitu mah kecil untuk kantong menteri!" ujar Wakil Sekjen PKB, Luqman Hakim.
Luqman menyebutkan , bagi mayoritas masyarakat, harga PCR Rp 300.000 masih mahal dan sangat membebani. Terlebih, jika PCR bakal dijadikan syarat seluruh moda transportasi. "Tapi bagi mayoritas rakyat pengguna transportasi publik, wow sangat berharga sekali duit sebesar Rp 300.000 itu. Apalagi pemerintah sudah berencana menjadikan tes PCR sebagai syarat seluruh moda transportasi. Pasti menambah beban rakyat," ungkapnya. Luqman merasa heran atas keputusan pemerintah menetapkan PCR sebagai syarat perjalanan, padahal banyak cara lain yang lebih murah untuk deteksi COVID-19. Ditegaskan, tugas pemerintah bukanlah mencari untung atau membisniskan rakyatnya. "Kenapa harus tes PCR? Kenapa tidak tes yang lain? Banyak ahli yang berpendapat, untuk deteksi covid-19 bisa dipakai tes rapid antigen atau GeNose yg harganya jauh lebih murah dan terjangkau rakyat. Kalau ada yang murah, kenapa pemerintah memilih yang mahal? Tugas pemerintah bukan cari untung dengan berbisnis kepada rakyatnya sendiri!" tegasnya. Wakil Ketua Komisi II DPR ini meminta pemerintah mulai menunjukan keberpihakan terhadap rakyat. Lukman menyebut, pemerintah sudah cukup memperkaya para pebisnis tes PCR. "Sudah saatnya pemerintah, dalam menangani pandemi COVID-19, lebih menunjukan keberpihakannya kepada kebutuhan rakyat, dibandingkan kebutuhan para pebisnis tes PCR yang mencari untung sebesar-besarnya. Sudah cukup pemerintah memperkaya mereka. Coba hitung berapa triliun keuntungan yang sudah dikeruk dari bisnis tes PCR ini. Dari awal mulai harga Rp 900.000, lalu diturunkan menjadi Rp 500.000. Ternyata dengan harga Rp 300.000 saja, mereka sudah untung banyak. Sudah berapa puluh juta kali konsumen memakai tes PCR selama hampir dua tahun pandemi berlangsung?" tutur Lukman dalam keterangannya, Rabu lalu.
Tidak transparan ?
Sementara Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kesehatan dan Keadilan menilai, penurunan harga tes PCR tidak mencerminkan asas transparansi dan akuntabilitas.
Perwakilan koalisi dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Wana Alamsyah, menduga kebijakan tersebut hanya untuk mengakomodir kepentingan kelompok tertentu yang memiliki bisnis alat kesehatan. "Ketentuan mengenai harga pemeriksaan PCR telah berubah sebanyak empat kali," ujar Wana dalam keterangan tertulis, Minggu(31/10/21). Dikatakan Wana , pemerintah mementingkan kepentingan kelompok bisnis tertentu.
Koalisi menyebutkan , bahwa penurunan harga seharusnya dilakukan ketika gelombang kedua melanda. Dari seluruh rangkaian perubahan tarif pemeriksaan PCR sejak awal hingga akhir, koalisi mencatat sedikitnya lebih dari Rp 23 triliun uang yang berputar dalam bisnis tersebut. Total potensi keuntungan yang didapatkan mencapai lebih dari Rp 10 triliun. Bila ada ketentuan yang mensyaratkan penggunaan PCR untuk seluruh moda transportasi, perputaran uang dan potensi keuntungan yang didapatkan tentu akan meningkat tajam. "Kondisi tersebut menunjukan bahwa pemerintah gagal dalam memberikan jaminan keselamatan bagi warga," ujar Wana. Anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 tahun 2020, realisasi penggunaannya (bidang kesehatan) hanya 63,6% dari Rp 99,5 triliun.Tahun ini pun demikian , per 15 Oktober dari Rp193,9 triliun alokasi sektor kesehatan, baru terserap 53,9 %. “Melihat kondisi serupa itu, pemerintah masih memiliki sumber daya untuk memberikan akses layanan pemeriksaan PCR secara gratis kepada masyarakat,” tutur Wana .Koalisi mendesak agar pemerintah menghentikan segala upaya untuk mengakomodir kepentingan bisnis tertentu melalui kebijakan. Selain , Kementerian Kesehatan agar membuka informasi mengenai komponen pembentuk tarif tes PCR beserta dengan besaran persentasenya. (B-003) ***
