Bisnis Bandung, (BB) --- Divisi Advokasi Forum Pengurangan Risiko Bencana Jawa Barat, Dadang Sudardja, SH, Dipl, mengemukakan, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, jenis bencana yang mendominasi pada setiap musim penghujan baik di Indonesia dan Jawa Barat, Banjir di wilayah perkotaan, Banjir Bandang, Tanah Longsor, dan angin putting beliung. Sepanjang tahun 2020 secara nasional telah terjadi 4650 kejadian, gempa bumi 18 kali, Erupsi Gunung Berapi 7, Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA) 597, Kekeringan 26, Banjir 1518, Tanah Longsor 1054, Puting Beliung 1386, Gelombang Pasang dan Abrasi 43, dan Covid 1 kali. "Secara umum relative masih tetap seperti tahun tahun sebelumnya, masih dalam katagori tinggi.
Bencana yang paling dominan terjadi di Indonesia/Jawa Barat pada musim penghujan yakni banjir dan longsor. Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur masih merupakan provinsi yang sering mengalami banjir dan longsor, sedangkan diluar Jawa beberapa tahun terakir Kalimantan selatan dan Aceh juga berkontribusi dalam bencana banjir. Di Jawa Barat, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor, Garut dan Tasikmalaya, Bandung Barat, dan Kabupaten Bandung merupakan wilayah yang sering kali terjadi bencana banjir dan longsor.
Dadang Sudardja, SH memaparkan, akibat bencana banjir dan longsor, secara nasional tahun 2020 tercatat ada 376 orang meninggal dunia, 42 orang dinyatakan hilang, 6.796.707 jiwa menderita dan mengungsi, kemudian tahun 2019 tercatat ada 478 orang meninggal dunia, 111 orang hilang, 6,1 juta jiwa menderita dan mengungsi, 3.421 orang luka-luka, kemudian tahun 2018 tercatat sebanyak 6240 meninggal dunia dan hilang, 10.417.179 menderita dan mengungsi.
Tingginya jumlah keruskan dan korban akibat bencana diakibatkan banyak factor diantaranya masih banyak infrastuktur yang tidak sesuai dengan standar kegempaan dan masih banyak permukiman khususnya yang berada di zona rawan bencana, selain itu juga masih minimnya upaya pengurangan risiko bencana, baik secara structural maupun non structural, termasuk masih rendahnya kesadaran, pengetauan masyarakat dalam menghadapi ancaman. Hal ini disebabkan upaya peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh pemerintah juga masih rendah."Tidak cukup banyak Lembaga Swadaya Masyarakat yang bermain di bidang kebencanaan. Selain itu juga kemampuannya terbatas. Sedangkan jumlah yang harus diedukasi semakin hari semakin banyak. Kendalanya, salah satunya sumberdaya manusia dan finasial. Kesadaran/kepedulian masyarakat terhadap edukasi/sosialisasi dan pencegahan bencana juga masih rendah, dan masih terus perlu ditingkatkan dengan program yang berkelanjutan", ungkapnya kepada Bisnis Bandung (BB), di Bandung.
Aktivis lingkungan ini pun mengimbuhkan, ada beragam kendala yang dihadapi pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana. Diantaranya yakni di Nasional dalam hal ini BNPB memilki Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), tetapi di tingkat Provinsi dan Kabupaten masih banyak yang belum memiliki Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). "Ada banyak factor yang menjadi kendala, yang paling mendasar adalah mainset/Paradigma pembangunan yang masih belum berorientasi pada pengurangan risiko bencana, selain dana untuk pelaksanaan program dan juga sumberdaya manusia yang masih dirasakan kurang, terutama tenaga pendamping program di level tapak. Seperti di desa dan kelurahan. Dari aspek kebijakan sudah mengalami banyak kemajuan, kita sudah memiliki Undang-Undang Kebencanaan, serta sejumlah peraturan Kepala Badan, dan lain-lain. Saya kira yang perlu ditingkatkan adala anggaran yang diorentasikan untuk peningkatan kapasitas masyarakat serta fasilitas pendukung terutama di daerah yang rawan bencana", pungkasnya kepada BB. (Dadan Firmansyah --- E-018)****
