BISNIS BANDUNG - Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 27 Tahun 2021 yang diteken oleh Menkumham Yasonna Laoly pada 21 Juli 2021 lalu menyebutkan , bahwa pemerintah menutup pintu bagi TKA masuk wilayah Indonesia selama masa PPKM. Dalam peraturan tersebut dijelaskan, bahwa pekerja asing yang sebelumnya dapat masuk ke Indonesia dari proyek strategis nasional, kini tak diperbolehkan.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mempertanyakan komitmen Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly, untuk menutup pintu bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) masuk Indonesia selama penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Hal itu diungkapkan Sahroni merespons kedatangan 34 TKA Cina yang diklaim telah mengantongi izin tinggal terbatas (ITAS). Warga Cina tersebut masuk ke Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta pada Sabtu (7/8/21). Sementara Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera mengatakani kejanggalan pemerintah memberi izin kepada 34 TKA asal China dengan alasan sudah memiliki ITAS. "Alasan ITAS absurd. Jika mereka punya ITAS, WNI lebih kuat punya KTP tapi tetap diminta stay at home. Ini kebijakan yang mencederai keadilan publik dan ini sudah kejadian yang berulang. Ada apa dengan pemerintah?" ucap Mardani.
Sedangkan Sahroni meminta Yasonna bersama Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham segera memberikan penjelasan seputar kedatangan 34 TKA Cina tersebut. "Kan Pak Menteri sendiri yang bilang selama PPKM tidak boleh ada TKA masuk. Tapi ini justru diterima," ujar Sahroni , Senin (9/8/21).
Sahroni yang dikenal sebagai Bendahara Umum Partai NasDem itu mengataku, kecewa karena kedatangan 34 TKA asal Cina ini terjadi di tengah kesulitan masyarakat yang tengah menjalankan kebijakan PPKM untuk memutus rantai penularan Covid-19. Izin tinggal terbatas bagi 34 warga Cina di masa kesulitan pandemi tersebut dicap janggal. "Saya benar-benar tidak terima dan kecewa melihat peristiwa ini. Masalahnya selama PPKM ini, masyarakat saja menangis karena kondisi pergerakan sangat sulit, eeeh ini kok malah TKA Cina melenggang," ungkap Sahroni seraya menambahkan, ketegasan aturan terkait WNA merupakan hal yang sangat penting karena terkait dengan keselamatan rakyat. "Saya bukannya menghalangi orang mau bisnis, mau bikin apa terserah. Tapi ini masalah keselamatan rakyat. Kondisi kita belum pulih, kita harus terus waspada. Perlu diingat bahwa kita kebobolan kasus delta salah satu penyebab utamanya ya karena teledor mengawasi WNA India yang masuk," tuturnya.
Pemerintah larang TKA selama PPKM
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera turut mencermati kejanggalan pemerintah memberi izin kepada 34 TKA asal China dengan alasan sudah memiliki ITAS. "Alasan ITAS absurd. Jika mereka punya ITAS, WNI lebih kuat punya KTP tapi tetap diminta stay at home. Ini kebijakan yang mencederai keadilan publik dan ini sudah kejadian yang berulang. Ada apa dengan pemerintah?" ucap Mardani menegaskan. Mardani meminta agar semua konsisten dalam menerapkan kebijakan PPKM. Ia mengingatkan, kedatangan TKA atau WNA dari luar negeri berpotensi merusak kebijakan PPKM dan merugikan rakyat Indonesia. "PPKM bermakna menghentikan mobilitas bagi siapapun. Kecuali yang urgen dan darurat. Pergerakan apalagi dari luar negeri sangat berpotensi untuk merusak hasil PPKM. Jika itu terjadi, rakyat yang harus membayar harganya berupa ekonomi yang tidak jalan karena kasus terus tinggi," tutur Mardani. Sebelumnya pada awal Juli lalu puluhan TKA dari Cina masuk Indonesia tak lama setelah penerapan PPKM Darurat Jawa-Bali. (B-003)***
