Bisnis Bandung - Setelah Mendapatkan respon positif dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, para pelaku usaha pariwisata yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pariwisata Sumedang menunda aksi pengibaran bendera kuning secara serentak sebagai wujud keprihatinan dari para pelaku usaha atas matinya usaha pariiwisata mereka dan hancurnya perekonomian, akibat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dan level 4.
Ketua Forum Komunikasi Pariwisata Sumedang H. Nana Mulyana mengatakan,sebelumnya mereka akan melakukan aksi pengibaran bendera kuning diaemua wilayah atau lokasi tempat wisata di kabupaten Sumedang,namun penundaan aksi pengibaran bendera kuning secara serentak ini, karena aspirasi yang disampaikan ke Pemda Sumedang dalam hal ini langsung ke Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir mendapatkan respon yang baik.
“Jika di kabupaten/kota lain baru hanya sekedar mendapatkan respon saja. Di kabupaten Sumedang ini berbeda, baru sekedar rencana saja, sudah mendapatkan tanggapan dan respon yang baik,” kata H. Nana Mulyana yang juga sebagai ketua PHRI Sumedang itu dalam jumpa persnya dihadapan wartawan beberapa waktu lalu.
Selanjutnya, kata Nana, Bupati akan membuat surat kepada Pemerintah Pusat dengan salah satu alasannya adalah dorongan dari Forum Komunikasi Pariwisata, dan surat tersebut akan dibuatkan hari ini. Serta akan dikirim ke kita tembusannya.
Kemudian, Pemda juga sudah membuat surat terkait relaksasi, serta akan memberikan bantuan kepada para pelaku pariwisata dan seniman serta budayawan yang terkena dampak, yang belum dapat bantuan sosial dari pemerintah, baik dari Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Desa.
“Insya Allah, mereka yang terkena dampak akan mendapatkan bantuan segera,” harapnya.
Atas dasar hal tersebut, Nana menambahkan, maka kita sebaiknya untuk memberi kesempatan kepada Pemda melakukan ikhtiarnya, sehingga saya memutuskan untuk menunggu rencana pengibaran bendera Kuning.
“Alhamdulillah, baru rencana aksi saja, Pemerintah sudah merespon dengan sangat baik. Berbeda dengan Pemerintah kabupaten lain. Dengan demikian, jika ada yang melakukan aksi saat ini, berarti di luar lingkup Forum Komunikasi Pariwisata Sumedang, serta saya tidak bertanggungjawab,” ujarnya menegaskan.
Nana juga menambahkan bahwa sebenarnya Kabupaten Sumedang termasuk kedalam kategori ppkm level 3,namun kenapa pemerintah kabupaten menerapkannya kedalam ppkm level 4,sehingga jelas jelas membuat kecewa para pelaku usaha di bidang kepariwisataan yang ada di kabupaten Sumedang,bahkan kota dan kabupaten lainnya di Jawa Barat.
Dengan kondisi kabupaten Sumedang menerapkan ppkm level 4 inilah,dirinya bersama seluruh anggota yang tergabung sepakat minta penjelasan dan memohon keringanan kepada pemerintah daerah kabupaten Sumedang,agar kembalu meninjau ulang penerapan ppkm level 4 di kabupat4n Sumedang.(E-010)
