BISNIS BANDUNG - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diduga sedang terjepit dan kepepet atau sedang dalam bahaya karena negara banyak utang, APBN defisit, termasuk penerimaan pajak yang juga menurun, sehingga sampai menaikan kembali iuran BPJS Kesehatan.
Dugaan itu dilontarkan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin. Artinya dalam hal ini , Ujang menyebut ,negara tak punya uang. Uang negara minus. Suka tidak suka, senang tidak senang Jokowi mengambil kebijakan yang menyebalkan rakyat, yaitu menaikan iuran BPJS. Ujang juga menduga negara sudah tak kuat membiayai dan membayar jaminan kesehatan warganya untuk program BPJS. Oleh karena itu, yang ditekan dan yang harus membayar akhirnya rakyatnya sendiri. Menurutnya, kenaikan iuaran di masa pandemi corona, menyebabkan rakyat yang sedang susah akan makin susah lagi hidupnya.
"Tidak dinaikkan saja masyarakat sudah berat. Apalagi dinaikkan iurannya di masa corona," ucapnya,Minggu pekan ini.
Lebih jauh Ujang menganggap, dalam negara yang keuangannya sedang kering kerontang, maka tidak ada cara lain, selain pemerintah membebankan biaya kesehatannya kepada rakyat. Tidak sampai di situ itu saja, kenaikan ini juga menyebabkan masyarakat tak bisa bernafas.
"Ini memang kebijakan yang membuat rakyat pusing tujuh keliling. Rakyat sudah susah, makin susah lagi ,” ungkap Ujang.
Wacana kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang disebut guna mengatasi defisit keuangan penyelenggara jaminan sosial , terus dihujani penolakan dari beragam kalangan karena dianggap tak berempati pada kondisi masyarakat yang terdampak virus corona.
Ekonom senior Rizal Ramli mengatakan, sebenarnya masih ada cara untuk menambal defisit keuangan lembaga penjamin kesehatan tersebut. Sehingga pemerintah tak perlu menaikkan iuran BPJS Kesehatan.
Rizal bilang, pemerintah bisa saja mengalihkan anggaran program Prakerja untuk mengatasi masalah keuangan BPJS Kesehatan.
"Pak @jokowi sebetulnya punya pilihan mudah. Batalkan program prakerja Rp 20 triliun, termasuk setoran abal-abal dan KKN provider online (Rp 5,6 triliun). Gunakan untuk menyelesaikan masalah BPJS sehingga tarif nggak perlu naik. Gitu aja ribet. Yang penting ada hati untuk rakyat," kata Rizal dalam cuitannya pada @RamliRizal , Minggu (17/5/2020). (B-003) ***
