BISNIS BANDUNG -Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta M Taufik membantah pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani soal pemenuhan bantuan sosial (bansos) di DKI Jakarta. Taufik yang juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta menilai pernyataan Sri Mulyani tidak sesuai fakta alias hoax.
"Selaku Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, saya membantah keras pernyataan Sri Mulyani tersebut. Menurutnya pernyataan Sri Mulyani tersebut 100 % tidak sesuai fakta alias hoax. Faktanya Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Anies Baswedan justru lebih dulu memberikan bansos kepada warga Ibukota yang terdampak CCOVID-19 ketimbang pemerintah pusat. Taufik tak sepakat bila Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disebut lepas tanggung jawab soal bansos di Jakarta. Sebab, menurut Taufik pembagian bansos lebih dahulu terjadi di Jakarta.
"Jika ada yang mengatakan Gubernur DKI Jakarta lepas tanggung jawab terkait bansos, harus diluruskan dulu. Sebab, sekali lagi, justru Pemprov DKI Jakarta yang lebih dulu membagikan bansos. Bukan hanya lebih dahulu memberikan bantuan social, Pemprov DKI bahkan paling siap menghadapi pandemic COVID-19, termasuk dalam menanggulangi dampaknya," ungkap Taufik. Kesamaan data pembagian bansos menurut Taufik tak perlu dipersoalkan oleh pemerintah pusat. Pembagian bansos bisa dipersoalkan apabila waktu penyaluran ke warga berbarengan.
"Saya minta pemerintah pusat tak mempersoalkan adanya kesamaan data penerima bansos yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi DKI. Saya kira itu tidak masalah kalau warga dapat bansos dua kali dari pemerintah pusat dan Pemprov DKI, dalam minggu yang berbeda. Yang salah itu kalau pembagian bansosnya dilakukan berbarengan pada hari yang sama, minggu yang sama juga," ucap Taufik dalam keterangan tertulisnya, Jumat . Taufik menilai pernyataan Sri Mulyani soal bansos di Jakarta bernuansa politis. Dia menilai ada perseteruan politik dalam pernyataan Sri Mulyani.
"Saya menilai pernyataan Menkeu Sri Mulyani tersebut sudah politis. Hal itu terlihat dari beberapa pejabat pusat yang juga mengkritik Gubernur Anies. Saya yakin publik tahu arah dari pernyataan Menkeu Sri Mulyani dan juga pejabat pemerintah pusat lainnya. Kelihatan sekali perseteruan politiknya," ucap Taufik.
"Kalau tujuannya ingin menjegal Anies Baswedan di kontestasi politik 2024, janganlah menggunakan cara-cara yang tidak elegan. Jangan sampai perseteruan politik mengganggu perut rakyat, itu yang saya harapkan," ujar Taufik menegaskan. Sebelumnya dalam rapat kerja (raker) Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan bersama Gubernur Bank Indonesia , Ketua Dewan Komisioner OJK serta Ketua Dewan Komisioner LPS ,Rabu (6/5/20 )pekan lalu, Sri Mulyani mengaku mendapat informasi Pemprov DKI Jakarta yang dipimpin Gubernur Anies Baswedan tidak mampu memenuhi bansos untuk . "Kami dapat laporan dari Menko PMK, ternyata DKI yang tadinya cover 1,1 juta warganya, mereka tidak punya anggaran dan minta Pemerintah Pusat yang covering terhadap 1,1 juta," kata Sri Mulyani.
"Jadi tadinya 1,1 juta adalah DKI dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat, sekarang semuanya diminta cover oleh pemerintah pusat," ujar Sri Mulyani. (B-003) ***
