Pakar Hukum Mengajukan Uji Materi Perppu Nomor 1/2020 Ke Mahkamah Konstitusi

- Rabu, 15 April 2020 | 12:00 WIB
Pakar Hukum Mengajukan Uji Materi Perppu Nomor 1/2020 Ke Mahkamah Konstitusi
Pakar Hukum Mengajukan Uji Materi Perppu Nomor 1/2020 Ke Mahkamah Konstitusi

BISNIS BANDUNG -  Komisi III DPR RI mengapresiasi langkah antisipatif yang dilakukan oleh para tokoh hingga pakar hukum tata negara yang mengajukan uji materi atau Judicial Review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perppu Nomor 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil menegaskan,  bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis. Sehingga setiap upaya hukum yang dilakukan oleh masyarakat sipil patut diapresiasi.

 "Setiap warga negara  patut mengoreksi kebijakan negara yang dinilai berpotensi merugikan rakyat dan keuangan negara," ujar Nasir Djamil.

Menurut legislator asal Aceh ini, upaya hukum yang akan dilakukan oleh para tokoh hingga pakar hukum tata negara  jangan diartikan seolah tidak mendukung langkah penanganan wabah covid-19 yang dilakukan pemerintah. "Tidak boleh upaya warga sipil itu diputarbalikan seolah-olah mereka tidak pro dengan upaya pemerintah untuk menanggulangi pandemik Covid-19," tegas Nasir .

Lebih lanjut dikemukakan politisi PKS ini, kepada para hakim MK sepantasnya mengedepankan sikap kenegarawanan atas gugatan Perppu 1/2020 dari para tokoh hingga pakar hukum tata negara, termasuk Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat Din Syamsudin yang setuju mengajukan Judicial Review Perppu No 1 2020 ke MK. "Sebab putusan mereka bersifat final dan mengikat," tandasnya, Senin (13/4/20) seraya menjelasksan  bahwa sejumlah tokoh dan pakar hukum tata negara yang tergabung dalam Masyarakat Hukum Tata Negara (Mahutama) akan mengajukan uji materi ke MK terkait Perppu 1/2020.

 Ketua Tim Hukum Judicial Review Perppu 1/2020, Syaiful Bakhri mengatakan, pihaknya masih terus melakukan kajian internal terkait Perppu 1/2020 itu. Pasalnya, Perppu itu akan memiliki dampak ekonomi dan sosial tersendiri ditengah situasi pandemik Covid-19 seperti saat ini. "Kita mesti mengujinya, dalam proses pengujian itulah maka akan dilihat sebagai teori yang bisa dimanfaatkan dan memberikan karpet merah kepada hakim MK yang negarawan untuk bisa bersepakat atau tidak bersepakat," ujar rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu. Dijelaskan Nasir,  selain syarat kegentingan memaksa untuk menerbitkan Perppu 1/2020 itu tidak terpenuhi, Perppu itu juga banyak bertentangan dengan sejumlah UU.  Nasir Djamil menyebut, mungkin ada Menteri trauma atas kasus Century , hingga perlu dibentengi peraturann yang kebal hukum. Pada pasal 28 Perppu 1/2020 juga disharmoni dengan seluruh UU. Antara lain, UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; UU Bank Indonesia; UU Perbendaharaan Negara; UU Lembaga Penjamin Simpanan; UU Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat; UU Kesehatan; UU Desa; UU Pemerintahan Daerah; UU MPR, DPR, DPRD, dan DPD; serta UU Pencegahan dan Penanganan Krisis Keuangan.

Ada pemodal di DPR ?

Sementara itu Ketua KSPI Said Iqbal kepada wartawan mengatakan, anggota DPR yang mengesahkan pembahasan RUU Cipta Kerja di Baleg tidak punya hati nurani dan tidak memiliki empati kepada jutaan buruh yang sampai saat ini bertaruh nyawa dengan tetap bekerja di pabrik-pabrik, ditengah himbauan social distancing. Menurut Iqbal, patut dipertanyakan kepada pimpinan dan anggota DPR RI. Mengapa yang akan dibahas lebih dulu adalah RUU Ciptaker dibandingkan RUU Ibukota yang lebih dahulu masuk. "Ini kepentingan siapa? Patut diduga, tangan-tangan kekuatan modal sedang bekerja di DPR,"ungkap Said penuh tanya. KSPI meminta agar pembahasan RUU Ciptaker sebaiknya ditangguhkan terlebih dahulu dari prioritas Prolegnas tahun 2020. "Nanti setelah pandemi corona teratasi dan strategi pencegahan darurat PHK yang mengancam puluhan bahkan ratusan ribu buruh berhasil dilakukan, baru kita semua bisa berfikir jernih untuk membahas RUU Ciptaker," pungkasnya. ( B-003) ***

Editor: Administrator

Tags

Terkini

X