BISNIS BANDUNG — Program Kartu Prakerja yang diluncurkan pemerintah pusat menjadi “energi” positif bagi Jawa Barat dalam menanggulangi pengangguran, baik mereka yang korban PHK maupun angkatan kerja. Angka pengangguran di provinsi ini cukup tinggi mencapai 1,9 juta orang sangat membutuhkan pengembangan kompetensi melalui lembaga pelatihan seperti balai latihan kerja (BLK) atau lembaga pelatihan kerja (LPK).
“Kami sangat mengaharapkan Kementerian Ketenagakerjaan memberikan alokasi antara 90 ribu sampai 100 ribu kartu prakerja bagi Jabar dari 500 kartu prakarja secara nasional. Permohonan ini tentunya sangat proporsional lantaran di sini ada 40 ribu industri, tercatat 90 ribu korban PHK dan 835 kasus perselisihan hubungan industrial,” tutur Kepala Disnakertrans Jabar, M.Ade Afriandi didampingi Sekdisnakertrans, Agus Hanafiah di kantornya Jalan Soekarno Hatta Bandung, Kamis (12/3/2020).
Menurut Ade, peluncuran Program Kartu Prakerja rencananya diluncurkan April 2020. Dan pihaknya merespons program yang sepenuhnya dibiayai APBN tersebut melalui acara sosialisasi menghadirkan para stakeholder dari berbagai OPD terkait, institusi dari oraganisasi pekerja dan pengusaha serta para Kepala Disnaker se Jawa Barat.
Dia mengatakan kuota kartu prakerja Jawa Barat akan dibuat klaster yang tentunya dengan melakukan sinergitas dengan Disnaker di kab/kota dengan pembagian untuk korban PHK dan angkatan kerja. Kartu prakerja ini merupakan jaminan sertifikasi bagi pemiliknya baik untuk bekerja di perusahaan mauoun bekerja secara mandiri.
Sementara itu, Asisten Menteri Tenaga Kerja, Eva Fatimah menyatakan pihaknya memilih Jawa Barat sebagai salah satu lokus atau tempat untuk peluncuran program Kartu Prakerja. Pertimbanganya karena Jabar . Pertimbangam karena Jabar jumlah penduduknya terbanyak di Indonesia, jumlah penganggur dan jumlah industri yang banyak pula.
Karena itu, Jabar merupakan salah satu lokus dari provinsi lainnya yang menjadi tempat peluncuran, seperti provinsi Kepulauan Riau, Jawa Timur, Banten, dan Provinsi Bali.
Eva menandaskan bahwa program kartu prakerja bukan jaminan terhadap penganggur untuk mendapatkan subsidi dari Pemerintah. Melainkan merupakan kartu untuk meningkatkan kompetensi pemegangnya, karena akan mendapatkan pelatihan hingga memperoleh sertifikat kompeten dari lembaga sertifikasi profesi.
“Itulah manfaat Kartu Prakerja. Jadi bukan untuk mendapatkan subsidi, seperti yang sekarang digadang-gadang,” katanya seraya menambahkan untuk kuota kartu prakerja tahun ini, di Indonesia mencapai 2 juta kartu, dan 1,5 juta sudah dapat diakses melalui internet.
Dalam acara solialissai, Ira dari DPD SPSI Jabar menyambut gembira dengan program kartu prakerja karena banyak korban PHK. Namun ia mengharapkan bagi korban PHK yang memilih pekerja mandiri dengan merintis UKM agar pemerintah terus mendorongnya dengan membantu bidang marketing dan modal usaha. (B-002)***
