BISNIS BANDUNG- Upaya standardisasi jalan-jalan provinsi di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat yang akan dilakukan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) mendapat respons positif DPRD Jawa barat. Standardisasi lebar jalan provinsi sangat dibutuhkan agar bisa dilalui oleh kendaraan yang berpapasan. Saat ini, berdasarkan data Dinas BMPR Jabar, dari sepanjang 2.360 kilometer, hampir 75 persennya belum sesuai dengan standar yaitu 7 meter yang panjangnya mencapai 1.777 kilometer. Bahkan ada yang 4 meter dan 5 meter. Anggota DPRD Jabar, H.Daddy Rohanady dari Fraksi Partai Gerinda kepada wartawan bisa mamahami jika banyak jalan provinsi belum sesuau kebutuhan standardisasi, karena banyak ruas jalan merupakan “kenaikan kelas”. Yaitu semua jalan kabupaten/kota dinaikkan statusnya menjadi jalan provinsi.
“DPRD akan mendukung karena pekerjaan merupakan tupoksi Dinas BMPR. Kami butuh informasi yang lengkap terkait semua data dan perencanaan pembangunan tersebut secara menyeluruh, ” kata Daddy ketika ditemui di Gedung DPRD Jabar, pekan lalu.
Ia menyebutkan, pihaknya harus tahu bahwa pekerjaan itu dilakukan secara gradual, selesainya kapan dan butuh biaya berapa.
“Saya rasa DPRD Provinsi Jabar periode 2019-2024 akan mendukung, jika programnya jelas dan terukur. Karena itu sampaikan pula tahapannya kepada dewan,” ujarnya merespons Kadis BMPR yang ingin menstandardisasi jalan provinsi menjadi lebar tujuh meter.
Daddy menambahkan, sebagai provinsi yang sering meraih juara perencanaan tingkat nasional, dan delapan kali mendapat WTP dari BPK RI, mestinya perencanaan pembangunan Jabar ke depannya jauh lebih baik lagi.(B-002)***
