BISNIS BANDUNG - Anggaran Pendanapatan dan Belanja Daerah ( APBD) tahun anggaran 2020 dapat memenuhi kebutuhan untuk menggratiskan SPP SMA, SMK, dan SLB negeri di Jawa Barat. Paling tidak Rp 778 miliar yang dibutuhkan bisa untuk menutupi kebutuhan SPP selama enam bulan.
Pemdaprov dan DPRD Jabar menyiapkan anggaran untuk menggratiskan sumbagan pembinaan pendidikan (SPP). Ada kesepakatan dari eksekutif dan legislatif yang setelah menghitung ada kecukupan anggaran.
“Kami berkaca pada Jawa Timur dengan memisahkan komponen SPP yang ternyata jumlahnya tidak besar, yaitu sekitar Rp 778 miliar,” tutur Sekreatris Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya kepada wartawan, Ahad (25/8/2019).
Ia mengungkapkan, biaya pendidikan ditutup oleh BOS Pusat, BOS kota/kabupaten, dan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) dari Pemdaprov. Akan tetapi, setelah 2016, alih kelola SMA dan SMK, hanya dua kota/kabupaten yang tetap memberikan bantuan yaitu Kota Banjar dan Kab. Pangandaran.
Menurut Hadi, jika seluruh komponen dihitung maka anggarannya tidak akan mencukupi. Total besaran bantuan dari pusat dan provinsi hanya Rp 1,9 juta per siswa tiap tahunnya.
Sedangkan biaya pendidikan tiap siswa tiap tahun dihitung Rp 4 juta. Dengan perhitungan ada 2 juta siswa SMA, SMK, dan SLB negeri di Jabar, maka setidaknya dibutuhkan sekitar Rp 4 triliun untuk menutupinya.
"Ini tidak akan terpenuhi karena anggaran tidak cukup," ujarnya.
Namun dengan mengadopsi model Jatim, dapat dipenuhi untuk SPP pada Juli-Desember 2020. Kemudian pada tahun berikutnya akan dianggarkan sehingga masyarakat Jabar dapat lagi menikmati SPP gratis.
Demikian juga untuk sekolah swasta, dikhususkan bagi pemegang keterangan tidak mampu, sudah gratis SPP di 2019. Ia menyebutkan ada 3.070 siswa negeri dan swasta yang ditanggung SPP oleh Pemprov.(B-002)***
